Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang ngotot dibelikan laptop untuk 44 pemimpin dan anggota. Dana belanja komputer jinjing itu sudah dialokasikan pada Februari lalu sebesar Rp 880 juta. Harga per unitnya Rp 20 juta, kata Wakil Ketua DPRD Padang Masdi Ardi, Jumat lalu.

Menurut dia, pembelian laptop ini bukan sekadar latah mengikuti anggota Dewan di Senayan. Pengadaan alat tersebut benar-benar untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan di Padang, seperti pembahasan peraturan daerah dan memudahkan mencatat masukan saat bertemu dengan konstituen di daerah.

Selama ini setiap rapat peraturan daerah ada naskah yang bertumpuk di meja anggota. Melihatnya saja sudah pusing. Itu baru satu perda, belum lagi kalau ada kesalahan, harus diulang dan difotokopi, ujarnya memberi alasan.

Apabila semua naskah yang menumpuk tadi masuk ke file laptop, katanya, pekerjaan anggota Dewan menjadi lebih gampang dan efektif. Toh, anggaran Kota Padang memang mampu membelinya.

Dia menambahkan rencana pembelian laptop sudah lama ada. Alat tersebut nantinya bukan untuk pribadi, tapi merupakan inventaris pemerintah daerah. Jika masa jabatan kami berakhir pada 2009, laptop nggak bisa dibawa pulang, katanya.

Zulherman, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, menandaskan pembelian laptop akan sangat membantu tugas-tugas Dewan. Selama ini anggota Dewan repot dengan banyaknya pembahasan dengan eksekutif. Ada 56 satuan kerja perangkat daerah dari eksekutif yang harus dibahas, ujarnya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Padang, Alvon Kurnia Palma, menilai pembelian laptop untuk semua anggota Dewan belum perlu dan merupakan pemborosan dana.

Anggota Dewan tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Penggunaan laptop belum tentu maksimal. Sebaiknya dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk masyarakat banyak, katanya. FEBRIANTI

Sumber: Koran Tempo, 2 April 2007