Badan Kehormatan (BK) DPR menemukan dua anggota Dewan terindikasi melakukan pencaloan dana anggaran bantuan pascabencana 2005. Temuan itu berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh tim BK.

Dari fakta yang ada sudah terindikasi dua orang yang terlibat percaloan, tetapi masih diperlukan saksi dari pihak luar, kata Ketua BK Slamet Effendi Yusuf, usai meminta keterangan Anggota Panitia Anggar (Panggar) DPR Totok Daryanto di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Slamet menjelaskan pemeriksaan saksi dari pihak luar bukan untuk mengalihkan perhatian atau permasalahan ini kepada pihak di luar DPR, melainkan untuk mencari bukti dan saksi terkait dengan anggota DPR yang menjadi calo.

Totok memenuhi undangan BK DPR guna meminta keterangan terkait dengan permintaannya kepada salah satu departemen untuk memberikan 15% jika bisa meningkatkan pagu anggaran.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Totok membantah bahwa permintaannya itu hanya bersifat guyonan semata.

Kami mengecek informasi yang kami terima tentang permintaan 15% dari suatu kenaikan anggaran. Dari pagu yang tadinya diajukan oleh mitra kerja Komisi X, kemudian ditawarkan untuk ditambah. Dalam tambahan itu diminta tambahan 15% untuk teman-teman itu, jelas Slamet

Permintaan 15% itu disampaikan Totok melalui telepon. Saat menelepon mitra kerja Komisi X, Totok tidak menggunakan teleponnya sendiri, tapi menggunakan telepon anggota Panggar yang lain. Tapi Slamet tidak bersedia menyebut pemilik telepon itu.

Pada akhir pertemuan, kata Slamet, BK minta kepada Totok agar tidak bercanda. Kita ini kan memiliki tugas konstitusional mengenai anggaran. Di sini tidak ada tempat untuk bergurau seperti itu, ungkapnya.

Totok menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun bertemu dengan orang-orang yang disebut di dokumen BK itu. Ya ditanyakan, saya tidak dengar dan tidak tahu masalah itu, jelas Totok.

Totok mengaku telah menyampaikan informasi berkait dengan hal yang dilakukannya di Yogyakarta. Sebagai anggota yang dipilih dari Yogyakarta, Totok mengaku merasa punya tanggung jawab memperjuangkan kepentingan Yogyakarta.

Di tempat terpisah, Ketua Partai Golongan Karya Agung Laksono menegaskan pihaknya akan me-recall kadernya yang duduk sebagai anggota DPR-MPR RI yang terlibat dalam kasus percaloan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR Agung Laksono yang juga Ketua Partai Golkar saat melakukan kunjungan di pabrik kertas nasional PT Pura Baruna di Jl Kresna Kecamatan Jati Wetan, Kota Kudus, Jawa Tengah, kemarin.

Golkar siap me-recall kadernya bila memang terbukti terlibat kasus percaloan di DPR, tegas Agung Laksono. (PW/CR-52/P-5)

Sumber: Media Indonesia, 30 September 2005