Bursa pengganti Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) mulai ramai. Hakim konstitusi Akil Mochtar secara terang-terangan menunjuk Irjen Pol Nanan Soekarna sebagai suksesor paling pas bagi BHD.

''Reformasi di Polri harus dilakukan dengan memilih Kapolri yang muda dan profesional,'' katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (26/6).

Menurut Akil, Kapolri yang ideal adalah lulusan Akpol 1977 atau 1978. Sebab, Akpol dua angkatan itu memiliki masa kerja yang cukup panjang untuk memimpin Korps Bhayangkara. ''Kalau di atas itu, sayang. Baru menjabat setahun atau dua tahun sudah pensiun,'' ujar mantan pimpinan Komisi III (bidang hukum) DPR tersebut.

Dari alumni dua angkatan itu, ungkap Akil, yang paling menonjol adalah Komjen Pol Susno Duadji (1977) dan Irjen Pol Nanan Soekarna (1978) yang kini menjabat inspektur pengawasan umum (Irwasum) Mabes Polri.

Prestasi Susno sebenarnya termasuk cukup moncer. Setelah menjadi wakil ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Susno langsung didapuk sebagai Kapolda Jawa Barat.

''Sangat jarang polisi yang langsung ditugaskan sebagai Kapolda di Jawa. Biasanya mereka harus berkeliling ke tempat lain dulu sebelum ke Jawa. Tidak banyak yang seperti Susno,'' ungkap Akil.

Menurut dia, Susno sejatinya ideal menjabat Kapolri. Namun, karena cara-cara dan gerakannya cukup frontal, banyak yang bersikap tidak simpati. Apalagi, dia ikut terbelit kasus hukum yang dilaporkan sendiri. Susno menjadi tersangka dalam kasus suap PT Salmah Arowana Lestari serta penggunaan dana hibah Pemprov Jawa Barat.

Kasus tersebut, kata Akil, tergolong sangat berat. ''Masak calon Kapolri terkena kasus hukum. Itu kan nggak bisa juga,'' tegasnya.

Satu nama yang tersisa adalah Nanan Soekarna. Menurut Akil, rekam jejak Nanan termasuk cukup bagus. Mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut memang sempat tergelincir kasus kematian Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat dalam demo yang berakhir anarkis. Saat kejadian tersebut, Nanan menjabat Kapolda Sumatera Utara. ''Tapi, dia kan tidak terlibat langsung. Itu tanggung jawab poltabes, bukan Kapolda,'' ujarnya.

Nanan, ungkap Akil, sangat mumpuni untuk mengawal reformasi di tubuh Polri. Dia menilai, reformasi Polri saat ini bukan lagi soal peralatan, gaji polisi, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Reformasi yang mendesak adalah perbaikan kultur polisi. ''Harus dibenahi mentalitas (polisi, Red), pendidikan, dan sistem rekrutmennya,'' jelasnya. (aga/c5/dwi)
Sumber: Jawa Pos, 28 Juni 2010