Kasus Korupsi Lapter Banyuwangi

Langkah Kejaksaan Agung memeriksa Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek lapangan terbang (lapter) di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, harus tertunda. Sebab, ekspos (gelar perkara) yang direncanakan kemarin (8/1) batal digelar.

Informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan, ekspos urung dilakukan karena perwakilan dari Sekkab belum dapat hadir. Padahal, itu terkait izin pemeriksaan yang akan diajukan ke presiden. "Kami jadwal ulang. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat," kata seorang penyidik.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui rencana ekspos itu. Namun, dia mengatakan, pemeriksaan Bupati Ratna memerlukan izin dari presiden. "Masih harus menunggu izin presiden," kata Marwan.

Pemeriksaan terhadap Ratna itu akan menyusul berkas tujuh tersangka kasus lapter yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi 20 November lalu. Bahkan, kini kasusnya memasuki masa sidang.

Tujuh tersangka itu adalah mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi, Sudjiharto (asisten pemerintah pada Sekda Kab Banyuwangi), Effendi (mantan kepala Desa Blimbing), Soegeng Siswanto (camat Gambiran), Sugiharto (kepala bagian umum dan perlengkapan), Suharno (Plt kepala Kantor BPN Banyuwangi), dan Nawolo Prasetyo (mantan kepala Kantor BPN Banyuwangi).

Kasus pembebasan lahan senilai Rp 56,460 miliar itu bermula dari pembebasan 14 ha tanah untuk pembangunan lapter di Desa Blimbingsari, Banyuwangi. Namun, dalam pelaksanaannya oleh tim pengadaan tanah, terjadi penyimpangan. Sebab, tanah tersebut dibeli melalui perantara dan harga beli perantara dari pemilik sangat jauh berbeda. Saat Samsul menjadi ketua panitia pengadaan 2002-2005, terjadi kecurangan senilai Rp 21 miliar. Sementara saat kepemimpinan Ratna pada 2006-2007, terjadi kecurangan senilai Rp 19 miliar. (fal/agm)

Sumber: Jawa Pos, 9 Januari 2009