Jakarta, 19 Agustus 2014- Indonesia Corruption Watch mencoba meletakkan fokus bagaimana pemerintahan ke depan, khususnya dalam pemberantasan korupsi dengan mengajukan 20 agenda besar usulan kerja antikorupsi di 100 hari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Agenda 100 hari dipilih sebagai momen politik karena adanya sirkulasi elit pemerintahan. Pada 100 hari pemerintahan akan terlihat platform pemerintahan yang baru. Prioritas atas kebijakan-kebijakan yang disusun dalam menjalankan pemerintahan. Agenda ini disusun sebagai hasil refleksi atas pemerintahan RI yang sebelumnya untuk membangun pemerintahan mendatang yang berintegritas.

“Tantangan pemerintahan akan jauh lebih berat dibanding pemilu. Pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tantangan utama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sejauh apapun janji kampanye tidak akan bisa berjalan, jika korupsi belum bisa diselesaikan. Penting bagi ICW membantu pemerintahan dalam mencegah dan melawan korupsi,” ungkap Ade Irawan.

Pengawalan terhadap pemerintahan yang terpilih untuk menjalankan visi dan misinya sesuai dengan janji kampanyenya kepada publik harus dilakukan. Ada  empat prasyarat bagi Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki prasyarat  dalam penyusunan kabinet dan pimpinan lembaga pemerintahan yang tidak didasarkan pada ‘politik dagang sapi’. Artinya, sistem pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan pada politik transaksional. Kedua, pimpinan kementerian/lembaga tidak merangkap jabatan di kepengurusan partai politik. Ketiga, penunjukkan pimpinan kementerian/lembaga harus didasari pada aspek integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda antikorupsi. Terakhir, Presiden dan Wakil Presiden bersama kebinet dan pejabat publik setingkat menteri melaporkan LKHPN dan SPT Pajak satu tahun sekali. Prasyarat ini sebagai wujud nyata komitmen antikorupsi.

(Paskalia)