Sejumlah caleg yang berpeluang menduduki kursi di DPRD Situbondo menghadapi masalah tuduhan money politics. Menurut data yang dihimpun koran ini, setidaknya ada enam caleg calon jadi dari tiga parpol yang dilaporkan melakukan money politics pasca pelaksanaan pileg.

Caleg yang paling banyak dilaporkan melakukan perbuatan tidak terpuji datang dari Partai Demokrat. Tak tanggung-tanggung, ada empat caleg parpol pimpinan dr H Ismunarso di Situbondo yang dilaporkan melakukan politik uang kepada panitia pengawas pemilu (panwaslu).

Keempat caleg itu berpotensi besar duduk sebagai wakil rakyat. Di dapil I ada Janur Sasra Ananda. Caleg bernomor urut sembilan itu sementara mendulang dukungan terbesar. Di Kecamatan Panji saja dia mampu mengantongi 1.745 suara.

Di dapil II dan dapil III ada Hadi Priyanto dan H Lukman. Kedua caleg itu hingga saat ini mengantongi suara terbesar. H Lukman Shafi misalnya. Di dapil III dia diprediksi menduduki kursi DPRD dengan perolehan 1.141 suara.

Demikian pula dengan N. Afifah H.S.. Caleg nomor tiga di dapil VI itu juga dilaporkan melakukan money politics. Modusnya, menjanjikan pembuatan akta kelahiran sejumlah warga yang mendukungnya. Di dapil VI yang meliputi Kecamatan Panarukan dan Kendit tersebut Afifah memperoleh dukungan terbesar. Karena itu, dia diprediksi menempati satu-satunya kursi Partai Demokrat di dapil VI.

Tak ketinggalan caleg calon jadi PDI Perjuangan nomor tiga di dapil III, Ningsih. Dia bahkan sampai dua kali dilaporkan ke Panwaslu karena diduga melakukan money politics. Kali pertama, Ningsih dilaporkan membagi-bagikan sembako. Setelah itu, dia dilaporkan dum-duman uang. Namun, dalam perkembangannya, satu di antara laporan itu dicabut pelapor.

Yang terakhir H Prajudi, caleg Partai Golkar nomor dua di dapil I. Mantan PJ Sekda Pemkab Situbondo itu dilaporkan membagi-bagikan sembako maupun uang kepada pemilih agar memilihnya pada pileg 9 April silam.

Sementara, Ketua Panwaslu Situbondo Eko K Kusumo menyatakan, caleg yang diadukan melakukan money politics diprediksi menempati kursi di DPRD Situbondo. "Kalau memang memenuhi unsur dan cukup bukti pasti akan kami proses hingga selesai," terangnya. (pri/jpnn/bh)

Sumber: Jawa Pos, 17 April 2009