Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan gaji pejabat negara.

”Fokus program Presiden adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, kenapa yang diutamakan dulu peningkatan gaji pejabat?” kata Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo ketika dikonfirmasi, Minggu (25/10).

F-PDIP juga telah menugaskan anggotanya yang duduk di Komisi II dan Badan Anggaran untuk mengkritisi dan menolak kebijakan tersebut apabila ada usulan yang masuk.

Menurut Tjahjo, seharusnya yang diprioritaskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono adalah program di bidang pertanian agar kesejahteraan petani meningkat atau peningkatan kesejahteraan buruh, bukan pejabat.

Apabila kebijakan ini bukan kebijakan Presiden, hal itu juga menunjukkan bahwa menteri tidak bisa memahami, bahkan mencederai program prioritas Presiden yang disampaikan dalam pidato pelantikan, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, demokrasi, dan keadilan.

”Presiden SBY harus menegur menteri yang tidak tanggap dan memahami prioritas programnya,” ujar Tjahjo.

Transparansi

Direktur Indonesia Budget Center Arif Nur Alam dalam kesempatan terpisah mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu membeberkan secara transparan penerimaan seluruh pejabat negara, baik yang berupa gaji bulanan maupun berbagai tunjangan yang diterima, serta dana-dana taktis.

”Keterbukaan menjadi syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan pejabat,” ungkapnya.

Langkah tersebut sangat penting dilakukan karena selama ini elemen tunjangan dan dana taktis sangat tidak transparan, padahal jumlahnya sangat besar. Informasi yang Indonesia Budget Center peroleh dari pelaksana proyek, masih ada dana untuk disetor ke atasan. Besarnya 0,1-0,5 persen dari nilai proyek.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di sela-sela rapat koordinasi kabinet di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa tidak hanya gaji menteri yang diusulkan naik, gaji presiden dan pejabat negara lainnya juga bakal naik.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kini tengah menggodok kenaikan gaji pejabat negara untuk tahun 2010, termasuk presiden dan menteri yang baru saja terbentuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Rencana kenaikan gaji pejabat dibawahi langsung oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Hatta mengatakan, saat ini gaji presiden masih terbilang sangat kecil. (SUT/KCM)

Sumber: Kompas, 26 Oktober 2009