Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar mengatakan dia tidak bermasalah dalam kasus dugaan penggelembungan proyek Customer Information System (CIS) atau Rencana Induk Sistem Informasi (RISI) pada 2005. Sudah diperiksa Kejaksaan Agung dan dinyatakan tidak ada masalah. Sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga tidak ada masalah, ujarnya setelah dilantik sebagai direktur utama oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil kemarin.

Sebelumnya, pada 2004, Fahmi sewaktu menjabat General Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang menandatangani kontrak pekerjaan outsourcing CIS-RISI dengan PT Netway Utama senilai Rp 137 miliar. Biaya tersebut terdiri atas Rp 101,2 miliar untuk biaya langsung personel dan Rp 35,8 miliar biaya langsung nonoperasional. Belakangan Satuan Pengawas Internal PLN menemukan adanya penggelembungan senilai 10,77 persen untuk gaji atau Rp 40,94 miliar proyek tersebut. Hingga kini pengusutan kasus tersebut belum tuntas.

Fahmi menjelaskan, proyek CIS adalah pekerjaan yang sudah dilakukan sejak 1991. Pada saat itu, kata dia, posisinya sebagai general manager. Pada waktu itu terkait dengan posisi saya sebagai ex-officio dari jabatan general manager, katanya.

Menurut Fahmi, siapa pun pejabatnya akan melakukan hal yang sama karena merupakan tugas dari general manager. Setelah dalam pelaksanaannya, saya melaksanakan beberapa efisiensi, dia melanjutkan. ALI NY | NIEKE

Sumber: Koran Tempo, 11 Maret 2008
--------------
Direksi PLN Dirombak Total, Fahmi Dirut

PLN tampil dengan wajah baru. Ini setelah pemerintah melakukan restrukturisasi menyeluruh, dengan merombak total personel maupun struktur direksi BUMN kelistrikan tersebut.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, perombakan itu dibutuhkan untuk menggenjot kinerja organisasi. Sebab, tantangan yang dihadapi PLN dalam menyediakan energi listrik di tanah air sangat besar. Listrik merupakan urat nadi perekonomian dan kehidupan masyarakat, ujarnya saat melantik jajaran direksi baru PLN di gedung Kementerian BUMN kemarin (10/3).

Dalam acara tersebut, Sofyan memberhentikan dengan hormat seluruh direksi lama PLN, yakni Eddie Widiono (Dirut), Parno Isworo (direktur keuangan), Herman Darnel Ibrahim (direktur transmisi dan distribusi), serta Sunggu Anwar Aritonang (direktur niaga dan pelayanan Pelanggan).

Kemudian, Djuanda Nugraha Ibrahim (direktur SDM dan organisasi), serta Fahmi Mochtar (Plt. direktur pembangkitan dan energi primer). Atas nama negara, saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya, kata Sofyan.

Sofyan lalu mengangkat delapan personel untuk duduk dalam jajaran direksi baru PLN. Seperti santer diberitakan, kursi direktur utama diraih Fahmi Mochtar. Sedangkan wakil Dirut dijabat Rudiantara yang sebelumnya menjabat wakil Dirut PT Semen Gresik.

Selain restrukturisasi dengan penambahan posisi Wadirut, posisi direksi lain juga dirombak total. M. Agung Nugroho diangkat sebagai direktur konstruksi strategis (sebelumnya GM Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dan Bambang Praptono sebagai direktur perencanaan dan teknologi (sebelumnya Dirut PT Rekadaya Elektrika).

Selanjutnya, Murtaqi Syamsuddin menjadi direktur Jawa-Madura-Bali (sebelumnya GM PLN Distribusi Jabar dan Banten serta Deputi Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan), Hariadi Sadono sebagai direktur Luar Jawa-Madura-Bali (sebelumnya GM PLN Distribusi Jatim). Supriadi sebagai direktur SDM dan Umum (sebelumnya deputi direktur pengembangan organisasi PLN), dan Setio Anggoro Dewo sebagai direktur keuangan (sebelumnya komisaris independen PLN).

Terkait perubahan struktur direksi PLN, Sofyan mengatakan, hal itu merupakan upaya merespons perkembangan sektor kelistrikan nasional. Misalnya, dia menyebut adanya posisi direktur Jawa-Madura-Bali dan direktur luar Jawa-Madura-Bali, merupakan upaya efisiensi dan memotong rantai birokrasi.

Sebelumnya, kata dia, GM PLN di daerah harus bolak-balik ke Jakarta setiap ada masalah. Mereka harus mengadakan agenda pertemuan dengan beberapa direktur. Nanti, cukup lapor ke direktur regional. Selanjutnya, direktur regional yang mengoordinasikan dengan direksi lain di pusat, katanya.

Karena itu, lanjut dia, Direktorat Konstruksi Strategis, Perencanaan dan Teknologi, SDM dan Umum, serta Direktorat Keuangan akan berada dalam struktur PLN sebagai organisasi perusahaan pusat. Dengan begitu, diharapkan semua bisa lebih fokus, jelasnya.

Selain itu, sistem region merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, kata Sofyan, jika terjadi suatu masalah, baik hulu maupun hilir, di wilayah Jawa-Madura-Bali, yang akan bertanggung jawab adalah direktur Jawa-Madura-Bali. Tapi, jika ada masalah di Papua, itu concern-nya Pak Hariadi selaku direktur luar Jawa-Madura-Bali, sebutnya.

Sofyan membantah upaya tersebut merupakan langkah unbundling atau pemecahan unit usaha. Menurut dia, unbundling sudah tidak mungkin dilakukan. Sebab, UU yang mewajibkan unbundling sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Ini perlu dipahami oleh teman-teman di Serikat Pekerja, ucapnya.

Sofyan menambahkan, sistem region juga akan mempercepat respons kondisi di daerah. Misalnya, lanjut dia, kondisi kelistrikan di Kaltim yang masih sangat kurang. Padahal, daerah tersebut memiliki berbagai sumber daya seperti gas, batubara, dan daya beli yang cukup tinggi. Ke depan, paradoks seperti ini diharapkan segera diatasi, ujarnya.

Seluruh jajaran direksi baru merupakan orang internal yang merintis karir di PLN, kecuali Wadirut Rudiantara dan Direktur Keuangan Setio Anggoro Dewo. Terkait hal tersebut, Sofyan mengatakan itu dilakukan untuk memberi darah segar dalam organisasi internal PLN. Dengan pengalaman berbeda, diharapkan bisa menularkan ilmu positif kepada direksi lain, katanya.

Sementara itu, Dirut baru PLN Fahmi Mochtar mengaku segera membentuk struktur organisasi setingkat di bawah direksi. Hal itu akan dilakukan secepatnya. Mudah-mudahan bulan ini selesai, ujar pimpinan yang karirnya melesat sejak menjabat GM PLN Distribusi Jatim itu. (owi/kim)

Sumber: Jawa Pos, 11 Maret 2008