Meskipun tidak secara eksplisit, Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo akhirnya menanggapi hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi soal rendahnya nilai integritas layanan publik di Jakarta, Senin (11/4).

”Penilaian itu harus jelas indikatornya,” kata Fauzi dalam pidato sambutan pada acara Penyerahan buku Pustaka Anak Nusantara dan Dongeng Cerita Rakyat di Kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin.

Menurut Fauzi, semakin terperinci indikator yang dipakai dan terkait erat dengan obyek penilaian, hasilnya akan sesuai dengan fakta di lapangan.

Sebagai contoh, Fauzi menunjukkan perkembangan pembangunan di bidang pendidikan yang dicapai DKI.

”Tahun 2010 ini, pendidikan di Jakarta lebih baik daripada tahun 2009,” katanya.

Sebagai indikator, Fauzi menyebutkan, angka buta huruf di Jakarta tinggal 1 persen dari total jumlah penduduk. Angka partisipasi warga yang bersekolah di SD dan sederajat dari 98,99 persen pada tahun 2009 menjadi 99 persen pada 2010. Sementara angka partisipasi untuk tingkat SMP dari 90,4 persen menjadi 90,75 persen, dan tingkat SMA dari 61 persen menjadi 61,32 persen.

Sebelumnya, KPK mengumumkan, dari nilai indeks integritas tertinggi 10 untuk penilaian sektor pelayanan publik di tingkat kota di seluruh Indonesia tahun 2010, nilai tertinggi pemkot di DKI Jakarta diraih Jakarta Barat dengan nilai 5,46 (peringkat ke-8), Jakarta Timur 5,44 (9), Jakarta Pusat 5,44 (10), Jakarta Utara 5,36 (12), dan Jakarta Selatan 4,58 (15).

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengakui, penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sejumlah kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (NEL)
Sumber: Kompas, 12 April 2011