Garut Governance Watch (G2W) secara resmi melaporkan kasus korupsi kasus APBD Garut sebesar Rp 6,6 miliar oleh anggota DPRD Garut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketuanya Erry R.H. Pamengkas. Langkah itu dilakukan G2W agar KPK ikut memantau kasus ini dan diharapkan juga ikut turun hingga tuntas bila dalam perjalanannya ada kejanggalan.

Laporannya langsung disampaikan oleh Ketua G2W, Agus Sugandi pada Erry di Bandung saat menghadiri acara diskusi Membangun Budaya Hukum Anti Korupsi di Hotel Horizon, Sabtu (5/6). G2W sendiri adalah LSM yang eksis dan selalu mengungkap kasus korupsi di Garut.

Kami bukan tidak percaya terhadap lembaga kejaksaan yang sekarang melakukan pengusutan dalam kasus ini, namun dengan dilaporkannya ke KPK setidaknya aparat hukum akan termotivasi dalam pengusutannya hingga tuntas, ungkap Agus yang sengaja datang dari Garut ke Hotel Horizon Bandung untuk menemui Erry dan menyerahkan berkas kasus korupsi di Garut.

Lebih jauh Agus menjelaskan bahwa sebetulnya kasus korupsi di Garut selain kasus APBD, juga sebelumnya muncul kasus korupsi dana hibah pendidikan, KUT, dan kasus pemalsuan ijazah Wakil Bupati Garut. Nah kasus-kasus itu sampai sekarang tidak ada ujungnya, semuanya mandek, ungkap Agus.

Berangkat dari itulah, kami menginginkan agar kasus-kasus yang ada di Garut ini tuntas sehingga pelakunya membuat jera. Kemudian yang diusut pun tidak hanya sebelah pihak, tapi pihak lain seperti dari unsur eksekutif Garut dalam kasus APBD yang melibatkan dewan itu. Pokoknya kami ingin KPK ikut memantau dan turun untuk ikut berperan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Garut ini, tandasnya.

Agus juga menjelaskan kehadiran KPK selain memotivasi aparat hukum yang mengusutnya juga diharapkan bisa membuktikan bahwa aktor-aktor yang sebetulnya sangat berperan dalam terjadinya korupsi itu dinyatakan bersalah. Jangan kayak sekarang, yang dihukum malah keroconya saja, sedangkan aktornya lolos dari jeratan hukum itu. Nah ke depan jangan sampai terjadi, anak buah dikorbankan, sedangkan yang berdosa malah bersenang-senang, tambahnya.

Sementara itu, Erry usai menerima berkas dari G2W, mengungkapkan kasus Garut akan mendapat perhatian mengingat hal tersebut sudah menjadi kewajiban. Kemudian, ia juga mengungkapkan kalau kasus ini akan dipelajarinya dan langkah selanjutnya akan mengambil langkah-langkah. Bisa saja nanti menurunkan tim ke Garut.

Tetapi tentu saja, tidak sekaligus bisa segera diusut mengingat begitu banyak laporan ke KPK. Jadi masyarakat di mohon untuk bersabar dan menunggu proses, ungkapnya.

Erry juga menjelaskan kalau sekarang ini telah ada 250 lebih kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK. Jumlah tersebut adalah jumlah kumulatif sejak berdiri KPK dari seluruh Indonesia. Kami tentu saja akan mengambil langkah-langkah yang dianggap prioritas dan mendapat perhatian masyarakat, salah satunya kasus korupsi di Aceh yang melibatkan Gubernur Abdullah Puteh, katanya. (A-113

Sumber: Pikiran rakyat, 7 Juni 2004