Setelah redam sekitar tiga bulan, rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi polemik. Kali ini melibatkan, antara lain, Ketua DPR Marzuki Alie dengan sejumlah fraksi di DPR.

Marzuki menuturkan, semua fraksi di DPR sepakat menyetujui pembangunan gedung baru dengan anggaran yang telah dikurangi, dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,3 triliun. Bahkan, dia yakin anggaran pembangunan masih dapat ditekan hingga di bawah Rp 1 triliun.

Namun, sejumlah fraksi seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan belum ada kesepakatan bulat mengenai pembangunan gedung tersebut.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuding Ketua DPR telah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan, semua fraksi mendukung rencana pembangunan gedung tersebut. ”Ketua DPR yang melakukan pembohongan publik atau fraksi yang bermanuver politik?” tanya Marzuki menjawab tudingan itu.

Terlepas dari polemik yang belakangan muncul, kesungguhan (hampir semua) fraksi dan anggota DPR dalam mendukung atau menolak pembangunan gedung baru DPR sudah sejak awal patut dipertanyakan.

Kecurigaan itu terutama muncul karena anggaran pembangunan gedung tersebut sudah dicantumkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar Rp 250 miliar.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang menuturkan, kebutuhan anggaran pembangunan gedung DPR lainnya akan dialokasikan tahun anggaran 2011 dan 2012 hingga berjumlah Rp 1,8 triliun.

Jika anggaran pembangunan gedung tersebut ada di APBN-P 2010, artinya anggaran itu dibahas oleh DPR saat ini, yaitu DPR periode 2009-2014.

Munculnya anggaran pembangunan gedung di APBN-P 2010 tersebut merupakan hasil dari sejumlah tingkat pembahasan. Pertama, didahului pembahan antara BURT dan Badan Anggaran DPR. Semua (sembilan) fraksi di DPR punya wakil di BURT dan Badan Anggaran DPR. Pembahasan selanjutnya antara Badan Anggaran DPR dan wakil pemerintah.

Di sejumlah tingkat pembahasan itu, sebelum akhirnya disetujui di APBN-P 2010, tentunya juga dibicarakan sejumlah hal seperti gambaran gedung yang dibuat. Pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi di sejumlah tingkat pembahasan tersebut hingga akhirnya anggaran pembangunan gedung itu disetujui?

Setelah berkali-kali dikritik dan dipertanyakan oleh masyarakat, rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan BURT pada 19 Oktober 2010 juga hanya memutuskan, menyepakati penundaan pembangunan gedung baru hingga tahun 2011 (Kompas, 20/10/2010). Artinya, rapat tetap memutuskan gedung baru DPR tetap dibangun, tetapi ditunda saja.

Jika demikian, akhirnya siapa yang ”bermain” dalam rencana pembangunan gedung tersebut? Siapa yang memanfaatkan rencana pembangunan gedung itu untuk menarik simpati walau akhirnya hanya membohongi rakyat? Rasanya tidak sulit untuk menjawabnya.... (NWO)
Sumber: Kompas, 13 Januari 2011