Hasil survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap warga Jakarta menunjukkan 65,1 persen di antaranya memaafkan mantan presiden Soeharto, tapi tak ingin proses hukum dihentikan. Survei dilaksanakan pada 17-20 Mei lalu dengan metode multi-stage random sampling dengan mewawancarai 438 responden secara tatap muka.

Menurut Direktur LSI Denny J.A., hal itu bukan karena faktor kemarahan atau dendam, melainkan karena publik menginginkan supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Dari survei itu juga tergambar bahwa 65,4 persen publik Jakarta menentang keputusan Jaksa Agung mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara (SKP3). Oleh 54,9 persen responden, SKP3 itu dinilai tidak adil. Ini membuktikan bahwa masyarakat punya kesadaran akan kesetaraan di depan hukum, kata Denny saat memaparkan hasil survei tersebut.

Sebanyak 48,9 persen responden menyebut korupsi sebagai kesalahan utama Soeharto, 20,8 persen pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berorganisasi, 9,1 persen pelanggaran hak asasi manusia, dan 7,5 persen politik yang otoriter.

Dari hasil survei itu, menurut Denny, sudah saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil peran sebagai pemimpin yang tegas seperti Kim Dae-jung di Korea Selatan. Untuk menyatukan bangsanya yang terkoyak karena politik masa lalu, Presiden Kim memaafkan dua pendahulunya, Chun Do-hwan dan Roh Tae-woo. Ini didahului dengan proses pengadilan, ujarnya.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana, yang menjadi pembahas, menilai wajar hasil survei tersebut. Sebab, hal itu dilakukan ketika Soeharto tengah sakit kritis. Ada anggapan di masyarakat, memaafkan orang yang sakit lebih baik daripada menghakiminya, kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu. lRADEN RACHMADI

- Memaafkan Soeharto: 65,1%
- Alasan memaafkan: Jasa lebih besar 43,5%, Kemanusiaan 38,2%
- SKP3 kasus Soeharto: Tak setuju 45,1%, Sangat tidak setuju 5,0 %
- Alasan menolak SKP3: Supremasi hukum 62,7%, Menciptakan keadilan 16,4%
- Jasa terpenting Soeharto: Pembangunan ekonomi 56,1%, Keamanan lebih terjamin 14,9%

Sumber: Koran Tempo, 2 Juni 2006