Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan agar detail anggaran belanja setiap kementerian dan lembaga negara dibuka ke publik. Langkah ini, menurut dia, merupakan cara untuk mencegah kebocoran anggaran negara.

"Kalau perlu, setiap kementerian mempublikasikan anggarannya di web site, berapa mobil yang akan dibeli, dengan harga berapa, sehingga rakyat bisa membandingkan apakah wajar harga pembelian mobil tersebut," kata Hatta di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hatta mengatakan kebocoran anggaran negara harus diberantas. Maka, untuk itu diperlukan public assessment terhadap APBN. Saat diketok, menurut dia, APBN sudah menjadi informasi publik dan bukan rahasia lagi.

Keterbukaan informasi ihwal anggaran setiap kementerian itu, kata Hatta, membuat publik bisa ikut mencegah terjadinya kebocoran. "Misalnya ada pembangunan pelabuhan, publik tahu berapa anggarannya. Dengan itu, publik bisa mencegah kebocoran," katanya.

Selain membuka detail anggaran ke publik, diperlukan audit yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Kebocoran anggaran, menurut dia, merupakan racun yang merusak kualitas pembangunan dan menambah cost yang ditanggung. �Yang seharusnya bisa dapat dua malah dapat satu," kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pembahasan rancangan undang-undang antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ihwal anggaran dilakukan sesuai dengan kemampuan negara. Harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR. "Tidak boleh sebuah undang undang yang tidak kita persiapkan dengan baik kemudian memberi persoalan di kemudian hari atau semacam bom waktu," kata Yudhoyono. IQBAL MUHTAROM | EKO ARI W

Sumber: Koran Tempo, 18 Juli 2011