Indonesia Corruption Watch meluncurkan website www.opentender.net, website yang dikembangkan ICW untuk mengawasi jalannya pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement). Opentender.net menyimpan data dan kinerja e-procurement yang dilakukan pemerintah.

Data dan kinerja ini disusun pemerintah dalam bentuk Laporan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Website ini diluncurkan dalam acara Seminar Penguatan Masyarakat untuk Mengawasi Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik pada 20 Maret 2013 di Jakarta. Masyarakat dan LSM dapat menggunakan website ini untuk mengawasi dan memastikan e-procurement berjalan dengan transparan dan bertanggungjawab.

Seminar dilaksanakan bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) didukung The Asia Foundation (TAF). ICW ingin mendorong para pemangku kepentingan (stakeholder) pengadaan barang/ jasa, yaitu LSM dan masyarakat, untuk menggunakan opentender.net sebagai cara mengawasi e-procurement. ICW juga berharap agar masyarakat membangun pemahaman tentang pentingnya pencegahan penyimpangan dalam tender e-procurement, karena pencegahan penyimpangan bisa menyelamatkan anggaran negara.

Opentender.net memungkinkan masyarakat untuk lebih tahu dan kritis terhadap pengadaan barang dan jasa di daerah mereka. Masyarakat bisa memantau e-procurement kapan saja. Jika ada indikasi penyimpangan, masyarakat bisa mendiskusikan bahkan melaporkan kepada LSM atau instansi penegak hukum di daerahnya. Menurut ICW, pengawasan oleh seluruh rakyat Indonesia dapat menekan bahkan meminimalkan praktek-praktek penimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sely Martini dari ICW menjelaskan, “Ini adalah strategi pencegahan korupsi, dimana masyarakat bisa menilai dan mengawasi. Dibuat sangat simpel agar sampai anak Sekolah Dasar pun dapat mengakses. Website ini dapat diutak-atik sesuai kebutuhan pengguna, mau mencari data pengadaan apa,” ujar Sely.

“Di halaman muka, ada pemaparan anggaran pengadaan seluruh Indonesia,” jelas Sely, “Ada gambaran soal pagu anggaran, data e-procurement 2012 dan 2013, lengkap. Kita bisa membuat pencarian dan analisa sendiri, karena website ini menyediakan panduannya. Opentender.net ini juga mengabarkan berita-berita kasus korupsi pengadaan barang/ jasa. Harapannya, opentender.net dapat menjadi sandaran masyarakat ketika mau mencari tahu soal kasus korupsi pengadaan dan memantau pengadaan.”

Sely menjabarkan bahwa website opentender.net ini sangat rinci. “Website ini memudahkan masyarakat untuk melihat kinerja e-procurement di daerahnya. Ini bisa mencegah korupsi di bidang pelayanan publik. Jadi, bukan hanya korupsi yang dilaporkan ke KPK yang makin banyak, tapi masyarakat bisa mencegah korupsi pengadaan di tahun yang sedang berjalan. ‘Kan, kalau semakin banyak orang yang mengawasi, semakin bagus,” ungkap Sely.

Opentender.net dibuat ramah pengguna, mudah diakses, dan datanya dapat diunduh. “Data ini real time, kita bisa melihat proyeknya, nilainya, performance proyeknya bagaimana,” tambah Sely lagi.

ICW juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LKPP dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), untuk menegaskan komitmen ketiga lembaga ini terhadap penguatan masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk mengawasi terlaksananya pengadaan barang/ jasa yang transparan, bertanggungjawab, dan bersih dari korupsi.