Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persoalan pendidikan. Mereka mengkritik kinerja Depdiknas secara ke­seluruhan pada periode 2004-2009. Tiga persoalan utama yang disorot adalah masalah anggaran, realisasi target rencana strategis (renstra) pendidik­an, dan kebijakan pendidikan yang bersifat kontroversial.

Alokasi anggaran pendidikan 20 persen dikritik. Program Manager Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan menilai, alokasi anggaran tersebut belum menyentuh persoalan dasar pendidikan. Pasalnya, sebagian besar di antara 20 persen anggaran dari APBN atau setara dengan Rp 224 triliun digunakan untuk gaji pegawai dan anggaran kedinasan.

''Bukan murni dipakai untuk menuntaskan aneka problem pendi­di­kan,'' ujarnya kemarin (8/9). Di antara jumlah anggaran tersebut, hanya Rp 61,5 triliun yang digunakan untuk membiayai anggaran pendidikan secara murni. Misalnya, alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) dan wajib belajar (wajar).

Karena itu, ICW menilai pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah gagal. Karena rendahnya anggaran pendidikan, berbagai kasus pungutan biaya sekolah tetap mencuat. ''Untuk menutupi ke­gagalan pendidikan gratis, pemerintah gencar pasang iklan di media ma­ssa. Pendidikan gratislah, SMK Bisa-lah,'' kritiknya.

ICW juga menilai penganggaran pendidikan di berbagai level lembaga pendidikan, mulai tingkat pusat hingga sekolah, masih terkesan tertutup dan tidak akuntabel. Mereka menyoroti pula ba­nyaknya target yang tidak tercapai dalam renstra 2004-2009. Termasuk, soal pemerataan dan perluasan akses pendidikan. (kit/dwi)

Sumber: Jawa Pos, 9 September 2009