Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyusunan anggaran sekolah dinilai mampu memperbaiki akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. ICW menyelenggarakan pelatihan penyusunan anggaran kepada masyarakat  di sejumlah daerah di Indonesia.

Pada 22-25 Mei 2012, ICW menyelenggarakan lokalatih Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, yang diikuti 29 peserta yang berasal dari beragam latar belakang. Mereka diajak menyusun visi dan misi sekolah yang dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Dari visi misi yang telah ada kemudian dibuat rencana strategis sekolah, yang lalu diterjemahkan menjadi anggaran sekolah. Penyusunan anggaran sekolah seharusnya dilakukan secara partisipatif, bersama-sama antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, dengan mendengarkan masukan dari masyarakat,” terang peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari, Rabu (30/5/2012).

Lokalatih ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, namun secara lebih luas, berupaya membuka wawasan peserta bagaimana pentingnya mendapatkan pelayanan publik yang baik dan transparan. “Karena negara wajib memberikan pelayanan pendidikan kepada publik,” ujar Tari.

Peserta lokalatih diajak berdiskusi seputar peraturan dan undang-undang terkait pelayanan publik, seperti UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan secara khusus peraturan menyangkut pelayanan publik dalam bidang pendidikan yaitu sekolah, seperti petunjuk teknis penggunaan dana BOS, peran Komite Sekolah, dan juga peran pemerintah dalam pembiayaan sekolah.

Selain di Bau-bau, pelatihan penyusunan APBS partisipatif juga diselenggarakan di Tangerang, Kabupaten Garut, Bima dan Muna. Tari, Farodlilah