Permintaan informasi pengelolaan dana partai politik pada sembilan parpol terbesar di Indonesia mulai  mendapat tanggapan. Setelah mengajukan surat keberatan pada 28 Juli 2011, hari ini Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima laporan keuangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penyerahan salinan laporan keuangan PKB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010 dilakukan di kantor Dewan Pengurus Pusat PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2011).

Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Bambang Susanto, mengatakan, pihaknya menyadari kewajiban partai politik sebagai lembaga publik untuk memberikan laporan keuangan kepada masyarakat. "Sebagai fungsi transparansi," ujarnya.

Bambang mengaku baru dapat memberikan laporan keuangan setelah menerima surat keberatan dari ICW, karena "beberapa waktu terakhir ini kami sibuk mempersiapkan proses verifikasi partai," tukasnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ICW, Lais Abid, mengapresiasi respons PKB terhadap permintaan informasi publik. Abid menyebutkan, PKB merupakan partai pertama yang bersedia menyerahkan laporan keuangannya kepada ICW. "Dari 9 partai yang kami minta, baru PKB yang merespons secara konkret. Partai Hanura sudah konfirmasi pertelepon, tapi belum memberikan bukti fisik, sementara partai lain belum beraksi," kata Abid.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, menyambut baik peran aktif PKB dalam memberikan laporan keuangannya kepada publik. Selain fungsi transparansi, Apung menilai laporan keuangan ini dapat dijadikan dasar untuk menghitung kembali berapa porsi anggaran yang dibutuhkan parpol. Apung menyitir laporan keuangan PKB yang menyebutkan ada defisit senilai Rp 893 ribu. "Ini bisa dijadikan dasar untuk mengajukan dana tambahan, tapi, dengan syarat akuntabilitas harus dijaga," tegas Apung- diganti aja gmn dila. Diganti, bahwa laporan keuangan PKB tersebut belum final penuh diterima. Karena belum melalui proses audit BPK atau akuntan publik. Belum sepenuhnya disepakati bahwa permintaan icw terpenuhi. Namun itikat baik PKB kami hargai. Farodlilah