Sebuah survei di kalangan pebisnis menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Predikat ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya penyelewengan dana bantuan untuk Aceh.

Bersama Indonesia, Filipina, dan Vietnam juga berada di posisi paling bawah pada peringkat korupsi yang dirilis lembaga independen Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) tersebut.

Sedangkan posisi terbaik, atau tingkat korupsinya paling sedikit, dipegang Singapura disusul Jepang dan Hong Kong. Tiga negara ini dinilai sebagai tempat paling bersih untuk berbisnis.

PERC, lembaga konsultan berbasis di Hong Kong tersebut, melakukan survei terhadap 900 pengusaha di kawasan Asia selama Januari hingga Februari. Pengusaha itu sebagian besar merupakan warga asing atau para ekspatriat.

Dalam pernyataannya di Singapura kemarin, PERC menyebutkan korupsi merupakan masalah serius di Indonesia yang jika didiamkan bisa menghancurkan negara itu.

Karena itu, PERC mengimbau pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangani masalah ini secara saksama. Terutama berkaitan dengan penanganan bantuan internasional pascatsunami untuk Aceh. Ini ditekankan karena muncul kekhawatiran dana-dana bantuan itu diselewengkan.

Dari survei tersebut juga terungkap bahwa terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilu lalu, sebagian besar diakibatkan oleh keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi. Rakyat Indonesia, dipandang pengusaha asing yang menjadi responden dalam survei ini, menaruh harapan yang besar terhadap SBY.

Pertumbuhan ekonomi juga dinilai akan dipengaruhi oleh tingkat penanganan korupsi. ''Jika SBY mampu mengatasi korupsi, maka perekonomian akan berkembang cepat,'' kata PERC dalam pernyataan tertulisnya.

Sebelumnya, lembaga independen lainnya Transparency International Indonesia juga melakukan survei serupa. Lembaga ini menempatkan Jakarta, kota yang menjadi pusat bisnis di negeri ini, sebagai wilayah paling korup di Indonesia.

Survei ini dilakukan terhadap 1.305 responden dari kalangan bisnis lokal, nasional, dan internasional. Survei dilaksanakan oleh Marketing Research Indonesia (MRI) di 21 kabupaten/kota pada Oktober hingga Desember 2004.

Survei ini juga mendapatkan data bahwa interaksi korupsi yang paling banyak dilakukan pebisnis adalah dengan Ditjen Bea Cukai (62% dari seluruh transaksi). Berikutnya adalah interaksi dengan kepolisian (56%), militer (49%), dan lembaga peradilan (48%).

Untuk jumlah suap, total yang dibayarkan oleh responden selama setahun kepada pemerintah pusat adalah Rp52 miliar. Paling banyak dibayarkan kepada Bea Cukai (Rp23 miliar) dan pihak Pajak (Rp12,7 miliar).

Sementara itu, di Filipina, tingkat korupsi dinilai sudah mulai menurun dibandingkan ketika Ferdinand Marcos berkuasa. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa Filipina di bawah Gloria Arroyo lebih baik atau lebih buruk jika dibandingkan pada masa Joseph Estrada.

Di Thailand, membaiknya pandangan asing terhadap negara ini cukup membantu mengurangi persepsi korupsi. Ini juga didukung oleh diterbitkannya peraturan-peraturan baru yang menghambat terjadinya korupsi.

Sedangkan Singapura masih dipandang sebagai negara yang bersih oleh pebisnis. Namun, ini tidak ada dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa. (AFP/E-2)

Sumber: Media Indonesia, 9 Maret 2005