Greenomics Indonesia menunggu komitmen Pemerintah Norwegia untuk menarik saham mereka di perusahaan sawit yang dinilai merusak lingkungan di Indonesia. Komitmen itu akan turut menentukan rencana moratorium hutan di Indonesia di mana Pemerintah Norwegia telah menjanjikan dukungan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Jumat (1/4).

Rabu lalu kantor berita Reuters memberitakan, pejabat Kementerian Keuangan Norwegia, Runar Malkenes, menyatakan akan menarik investasi saham mereka di perusahaan sawit yang menyebabkan kerusakan.

Pemerintah Norwegia melalui The Government Pension Fund-Global (GPFG) menanamkan dana di lima kelompok usaha sawit yang memiliki beberapa anak perusahaan yang beroperasi di perkebunan sawit di Indonesia. Total investasi mencapai 2,5 miliar dollar AS. Sebagian perusahaan dinilai bermasalah. Rainforest Foundation Norway membuat daftar 13 perusahaan perusak lingkungan yang didanai oleh saham GPFG.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tertanggal 23 Februari 2009, ada 31 konsesi sawit yang harus dihentikan untuk menghindari kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

Greenomics menilai, Pemerintah Norwegia dapat merujuk pada laporan pemeriksaan BPK RI tersebut dalam mengeluarkan investasi saham dari perusahaan- perusahaan yang menimbulkan kerugian negara dan atau lingkungan terhadap Indonesia.

Korea Selatan
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, Korea Selatan tertarik untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam masalah lingkungan hidup.

”Pemerintah Korsel telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kalsel dalam konteks REDD+,” kata Faizasyah seusai mendampingi Presiden menemui Utusan Khusus Korsel untuk Perubahan Iklim Han Seung-soo, Rabu. (AIK)
Sumber: Kompas, 2 April 2011