Meski berkas kasus dugaan korupsi proyek Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham RI sudah lengkap sejak tujuh bulan lalu, namun Kejaksaan Agung belum juga melimpahkan ke pengadilan.

Boleh jadi penundaan pelimpahan tanpa alasan jelas itu, merupakan 'buah' aksi intervensi pengusaha dan politisi bermasalah yang terlibat kasusnya. Padahal kasusnya tersebut telah berlangsung lama menjadi perhatian masyarakat.

Para tersangkanya yang terdiri dari pengusaha dan politikus juga telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak segera menyeret mereka ke sidang pengadilan.

"Kami mengingatkan Jaksa Agung jangan ragu menyelesaikan dan melimpahkan kasus korupsi Sisminbakum ke pengadilan karena segenap rakyat Indonesia akan mendukungnya. Jangan biarkan mafia hukum dan pengusaha bermasalah mempecundangi Kejaksaan Agung," kata Ketua Presidium Indonesia Police Wacth (IPW), Neta S Pane Minggu (10/7).

Dia mensinyalir, terus berkepanjangannya proses hukum kasus Sisminbakum merupakan ulah dari jaringan mafia hukum.

Bahkan ada tokoh politikus yang terang-terangkan roadshow ke kalangan penguasa dan elit politik untuk mempolitisasi kasus tersebut.  (dtc-80)
Sumber: Suara Merdeka, 11 Juli 2011