Untuk mempercepat pencapaian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi pembentukan tim khusus yang menindaklanjuti laporan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tim yang pertama kali dibentuk ini diharapkan terus ada pada tahun-tahun selanjutnya.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, Minggu (26/12) di Bandung, mengatakan, tim itu dibentuk eksekutif atas dorongan legislatif. Keberadaan tim itu bisa menjamin tindak lanjut atas laporan keuangan dari BPK diserahkan tepat waktu, yakni dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan diberikan BPK.

”Jabar menjadi provinsi pertama yang membentuk tim semacam ini. Belum sampai dua bulan setelah penilaian keuangan itu disampaikan pada Agustus lalu, Jabar sudah menyampaikan laporan tindak lanjut,” katanya.

Tim itu bertugas menyampaikan informasi tentang kelemahan revisi laporan keuangan Jabar, yang telah disempurnakan sesuai dengan rekomendasi BPK, ke BPK. Selanjutnya, BPK yang akan menilai, apakah tindak lanjut itu benar-benar sudah sesuai dengan rekomendasi BPK.

Tindak lanjut yang lebih cepat atas rekomendasi BPK diharapkan mendorong upaya Jabar meraih nilai laporan keuangan daerah WTP pada 2011. ”Karena tertib administrasi yang belum baik, Jabar selalu meraih penilaian keuangan daerah yang wajar dengan pengecualian (WDP),” ujar Irfan.

”Disclaimer”
Menurut catatan BPK, laporan keuangan empat daerah di Jabar tidak bisa dinilai (disclaimer) pada 2009. Keempat wilayah tersebut adalah Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat.

Slamet Kurniawan, Kepala Perwakilan BPK di Jabar, menjelaskan, penilaian disclaimer itu diberikan lantaran banyak data keuangan yang tidak lengkap. Mereka juga lemah dalam manajemen aset. Dengan pencapaian itu, tidak tertutup kemungkinan ada kerugian negara yang timbul, termasuk indikasi korupsi di daerah-daerah tersebut.

Meski demikian, Slamet berpendapat, disclaimer bisa diubah menjadi WDP, bahkan WTP. Hal itu bergantung pada niat setiap jajaran pemerintah daerah untuk menjalani tertib administrasi. Satu-satunya daerah di Jabar yang pernah meraih WTP ialah Kota Banjar pada 2007. (REK)
Sumber: Kompas, 27 Desember 2010