Sebagian besar rakyat Indonesia beranggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan kenaikan harga. Demikian hasil jajak pendapat yang diumumkan International Foundation for Election Systems (IFES) Rabu kemarin.

Namun, Yudhoyono dianggap memiliki kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Dia juga dinilai berupaya serius untuk memberantas korupsi yang telah merajalela negeri ini.

Mayoritas responden tidak puas dengan kinerja ekonomi pemerintahan ini. Pemerintah dianggap gagal dalam menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kenaikan harga (nilai masing-masing 73 persen), dan pembangunan ekonomi (63 persen), demikian laporan IFES.

Survei itu dilakukan terhadap 2.020 responden di seluruh Indonesia. Jajak pendapat tersebut menunjukkan 92 persen umumnya terkesan dengan Yudhoyono, dan 57 persen menyatakan puas dengan kinerjanya secara keseluruhan.

Kendati demikian, survei itu dilakukan sebelum Presiden Yudhoyono memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kemungkinan hasilnya akan berbeda jika jajak pendapat tersebut diadakan setelah harga BBM dinaikkan.

Lebih dari dua pertiga rakyat Indonesia (67 persen) juga yakin bahwa pemerintah akan berhasil mengurangi korupsi, tambah IFES, yang berbasis di AS tersebut.

Yudhoyono berulang kali menyatakan tekadnya untuk bertindak keras terhadap korupsi di Indonesia. Menurut sejumlah kelompok independen, RI merupakan salah satu negara paling korup di dunia.

Lebih dari 80 persen responden juga punya pandangan positif mengenai kinerja Yudhoyono dalam menangani bencana gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 26 Desember lalu.

IFES melakukan survei itu di 33 provinsi (termasuk daerah-daerah konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua) pada awal Februari lalu, dengan cara wawancara tatap muka.

Lebih Baik
Menurut lembaga tersebut, tingkat kekeliruan jajak pendapat tersebut 2,2 persen. Survei IFES merupakan penelitian pertama terhadap kinerja Yudhoyono sejak jenderal purnawirawan itu memenangi pemilihan presiden langsung tahun lalu.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 81 persen rakyat Indonesia menilai kualitas hidup keluarga mereka baik atau sangat baik. Pandangan positif muncul dari seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, 73 persen responden yang taraf sosial-ekonominya paling rendah menyatakan bahwa kualitas hidup mereka baik.

Mayoritas responden (90 persen) juga mengatakan bahwa mereka dapat mempertahankan atau memperbaiki kualitas hidup mereka selama tahun lalu.

Jajak pendapat tersebut juga memperlihatkan peningkatan optimisme masyarakat mengenai kondisi masa depan. Sebanyak 47 persen responden yakin, kualitas kehidupan keluarga mereka akan lebih baik setahun ke depan. Padahal, pada 2003 angka itu hanya mencapai 31 persen, sedangkan pada 2002 mencapai 38 persen.

Sejak 2001, masalah ekonomi telah menjadi keprihatinan utama dalam berbagai survei dengan responden rakyat Indonesia.

Survei belum lama ini menunjukkan bahwa 55 persen rakyat Indonesia menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai masalah terbesar negeri ini. Persoalan terbesar berikutnya adalah lapangan kerja (26 persen).

Salah satu isu yang telah hilang gemanya sejak jajak pendapat 2003 lalu adalah ketiadaan rasa aman. Persentase isu tersebut merosot dari 13 persen pada 2003 menjadi dua persen tahun ini.

Sebanyak 48 persen responden merasa lebih aman atau jauh lebih aman jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2003, hanya 27 persen responden merasa aman. Para responden itu meliputi daerah-daerah konflik seperti Aceh, Maluku, dan Papua.

Menurut IFES, salah satu alasan orang merasa lebih aman adalah anggapan bahwa pemerintahan Yudhoyono secara umum lebih tegas dalam menangani isu-isu keamanan ketimbang Megawati Soekarnoputri.

Secara keseluruhan, 64 persen responden beranggapan bahwa Indonesia berjalan di jalur yang benar sejak pemilu 2004 lalu.(rtr-ben-52)

Sumber: Suara Merdeka, 31 Maret 2005