Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2006 yang dirilis Transparency International untuk Indonesia meningkat dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2004, IPK Indonesia adalah 2,0. Indeks ini meningkat menjadi 2,2 pada tahun 2005. Pada tahun 2006, IPK Indonesia adalah 2,4 dan menempati urutan ke-130 dari 163 negara, bersama-sama Etiopia, Papua Niugini, Togo, Zimbabwe, Republik Afrika Tengah, Azerbaijan, dan Burundi.

Menanggapi kondisi yang membaik itu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan kegembiraannya. Senang dong, kata Jaksa Agung kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (7/11).

Namun, menurut Jaksa Agung, pendapat masyarakat di negara demokrasi untuk penanganan perkara korupsi bermacam-macam. Ada yang mengatakan naik peringkat, ada yang mengatakan turun. Namun, Jaksa Agung memastikan, saat ini orang-orang sudah takut untuk korupsi. Kalau menurut Presiden sudah bagus. Wakil Presiden juga bilang begitu, kata Jaksa Agung.

Mengenai masih adanya penilaian bahwa kejaksaan tebang pilih menangani dugaan korupsi, Jaksa Agung menegaskan, hal itu tidak benar. Tapi yang kita pilih, memang kita usaha (perkara) yang besar-besar dulu. Kalau orang korupsi 10 lembar kertas, satu rim, buat makan, nantilah, ujar Abdul Rahman Saleh.

Seperti diberitakan (Kompas, 7/11), Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis mengatakan, kenaikan 0,2 itu jauh dari memuaskan. Mestinya, dengan perangkat pemberantasan korupsi yang sudah cukup lengkap, IPK yang dicapai bisa lebih tinggi.

Menurut Mulya Lubis, hal itu akibat pemberantasan korupsi yang masih tebang pilih, pertikaian destruktif antara lembaga penegak hukum, menguatnya kembali kroniisme, serta lemahnya media.

Disinggung perihal upaya Kejaksaan Agung dalam memburu 14 koruptor buron