Pengamat Ekonomi Indef, Aviliani mengatakan harus ada kebijakan jangka panjang yang tidak terkait kepentingan politik penguasa yang bisa dilaksanakan secara konsisten  agar BUMN di Indonesia bisa berjalan efektif bagi kepentingan rakyat. Menurutnya, selama ini banyak kepentingan politik yang ada di dalam tubuh BUMN justru sangat menghambat kinerja BUMN.

"Sulit rasanya membuat BUMN itu maju karena dalam penetapan direksi pemerintah yang berkuasa selaku pengendali lebih mengedepankan  untuk meletakkan orang-orang politik dalam BUMN-BUMN tersebut dan meninggalkan profesionalisme. Padahal sudah terbukti orang-orang profesional yang ditempatkan di BUMN jauh lebih baik dari orang-orang politik yang justru sering menghambat kinerja BUMN," kata Aviliani dalam diskusi Konspirasi dan Kepentingan Bisnis Menghambat Kinerja dan Prinsip GCG BUMN di Jakarta, Selasa (28/7).

Penyebab dari banyaknya kepentingan parpol dalam BUMN karena dunia politik saat ini membutuhkan dana banyak. Hal ini membuat politisi memanfaatkan BUMN sebagai sumber dana mereka.

"Sebenarnya sudah ada aturan UU yang mengatur mengenai hal itu agar BUMN lebih mengedepankan kepentingan rakyat, tapi pembentukan kementrian BUMN malah menjadi penghambat pelaksanaannya. Karena adanya kementrian BUMN maka banyak titipan partai politik kepada kementrian tersebut yang memiliki tugas mencari dana bagi parpol yang menitipkan mereka," tegasnya.[by : Rhama Deny]

Sumber: jurnal nasional, 29 Juli 2009