Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ny Ani Yudhoyono menggelar acara buka puasa bersama dengan pemimpin redaksi media massa dan wartawan yang biasa meliput di lingkungan Istana. Seusai menyampaikan pidato, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjabat tangan dengan Pemimpin Harian Umum Kompas Jakob Oetama, disaksikan Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi, wartawan senior August Parengkuan, dan Redaktur Senior Harian The Jakarta Post Sabam Siagian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9).

Jakarta, Kompas - Pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tetap konsisten untuk memberantas korupsi. Jangan ada yang menghalangi upaya penguatan kembali KPK.

Presiden Yudhoyono menyatakan hal itu di Istana Kepresidenan, Rabu (8/9) malam, seusai berbuka puasa bersama dengan pimpinan media massa dan wartawan yang bertugas di Istana. Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Pemilihan pimpinan dan penguatan KPK menjadi salah satu dari delapan isu publik yang dijawab Presiden Yudhoyono. Masa jabatan calon pimpinan KPK selama empat tahun atau setahun jangan menghalangi penguatan lembaga pemberantasan korupsi itu. Pemerintah dan DPR akan membahas masalah itu. Mana yang paling baik dan paling tepat untuk KPK atau untuk kita semua.

”Ada permasalahan yang muncul. Apakah dua calon ketua KPK yang akan dipilih itu akan mengemban tugas selama empat tahun ke depan atau setahun dari masa baktinya yang sesuai dengan tugas anggota KPK yang tengah mengemban tugas sekarang ini?” ujarnya.

Dua calon pimpinan KPK hasil seleksi panitia seleksi, yang akan dipilih DPR setelah hari raya Idul Fitri 1431 Hijriyah, adalah Bambang Widjajanto dan Muhammad Busyro Muqoddas. Menurut Presiden, dua calon pimpinan KPK itu adalah calon yang terbaik. ”Saya percaya dua calon itu, pada saatnya DPR akan menetapkan mana yang paling terbaik,” lanjutnya.

Pemberantasan korupsi

Presiden mengakui, masyarakat internasional sering menilai demokrasi di Indonesia sudah berjalan, tetapi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan semestinya. ”Oleh karena itu, menjadi tantangan kita untuk memastikan ke depan tata pemerintahan kita akan semakin bagus dan terbebasnya kita dari masalah korupsi,” ujarnya.

Presiden menegaskan, dengan demikian, KPK sangat penting sekali. ”Peran pimpinan KPK, dengan sendirinya, juga akan sangat penting. Saya ingin pastikan, apa pun dinamika dan hiruk-pikuk yang berseliweran tentang tataran pemberantasan korupsi itu, tetapi pemerintah dan negara serta saya tentang pemberantasan korupsi itu, tetap akan menjadi prioritas. Dan, akan tetap konsisten untuk membangun pemerintahan bersih,” paparnya.

Presiden juga prihatin karena masih menandatangani usulan dari Polri dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa pejabat negara sampai dengan gubernur, wali kota, bupati, atau wakilnya. ”Berarti meskipun sangat agresif kampanye pemberantasan korupsi itu, ternyata masih ada praktik korupsi itu. Sebab itu, kita harus sangat serius memberantas korupsi di seluruh Tanah Air,” tuturnya.

Presiden menyinggung rencana penggantian Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, serta penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan. Terkait menjelang Lebaran, Presiden membicarakan stabilisasi harga pangan serta mengatasi kemacetan di Jakarta dan penanganan bencana, terutama di Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

Presiden memastikan akan menggelar open house pada Lebaran pertama, 10 September, besok. (har/osd)
Sumber: Kompas, 9 September 2010