Janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Abraham Samad, untuk menuntaskan kasus- kasus besar mendapat respons dari berbagai kalangan.

Partai Demokrat (PD) misalnya mengingatkan pimpinan KPK agar tidak terbebani anggapan bahwa kasus besar berarti hanya Century dan Wisma Atlet. Masih banyak kasus besar lain yang juga harus diselesaikan. ”Masih banyak yang lain, KPK pasti tahu (kasus-kasus besar tersebut),” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi III Saan Mustopa saat dihubungi kemarin.

Seperti diberitakan,Ketua KPK terpilih,Abraham Samad, berjanji akan menuntaskan kasus-kasus besar dalam masa kepemimpinannya. Berdasar catatan, saat ini sejumlah kasus besar belum tuntas penanganannya oleh penegak hukum. Kasus-kasus dimaksud antara lain kasus Bank Century, mafia pajak, cek pelawat, Wisma Atlet SEA Games, dan rekening gendut Polri.

Saan berharap, KPK ke depan mampu menyelesaikan kasus-kasus besar hingga tuntas. Sebagai ketua KPK,Abraham Samad mempunyai modal besar yaitu dukungan yang diberikan semua fraksi di DPR. ”DPR memberi kepercayaan penuh terhadap Pak Samad. Modal berupa energi positif untuk bisa menjaga kredibilitas KPK. Dengan demikian KPK jadi optimal dalam memberantas korupsi, terutama yang besar,”katanya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mendukung pimpinan KPK yang baru terpilih.Dia juga berharap KPK ke depan mampu menuntaskan kasus-kasus besar. ”Kami mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi. Pimpinan yang baru harus berani ungkap kasus-kasus besarsepertiCentury,” katanya seusai Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan di Balikpapan kemarin.

Meski begitu, Aburizal mengingatkan KPK agar cermat dalam memproses pejabat negara yang menjadi pengambil keputusan. Pejabat negara pengambil kebijakan tak bisa dihukum lantaran keputusan yang diambilnya.”Kami Partai Golkar sangat mendukung pemberantasan korupsi. Namun, saya ingatkan,kebijakan tidak bisa dipenalti,”katanya.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi memandang, peluang intervensi politik pada KPK terbuka lebar, terutama menjelang hajatan politik 2014, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden. Karena itu, terhadap kasus-kasus yang beraroma politik kuat seperti kasus Century, kasus Wisma Atlet, dan cek pelawat, KPK harus mengedepankan pendekatan hukum, tanpa sedikit pun langkah politik.

Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali berharap pimpinan KPK yang baru tidak tebang pilih dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Mereka harus dapat mengungkap sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik.

”Dalam 100 hari atau katakanlah tiga bulan ada hal-hal yang riil yang diberikan dari sejumlah kasus seperti Century, Wisma Atlet, atau mafia pajak,” kata Effendi Ghazali. Dia berharap KPK yang sekarang lebih galak, khususnya dalam penindakan. Terlebih dalam komposisi pimpinan KPK terdapat Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.

Independensi Diragukan
Pengamat hukum dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, pengalaman Samad belum cukup untuk berkiprah di level nasional dan berhadapan dengan banyak tekanan seperti dari legislatif maupun partai politik dan penguasa. ”Jika tidak kuat menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa itu, imbasnya adalah kepada independensi yang bersangkutan. Bisa jadi, dia tidak memiliki independensi yang diharapkan sebagai penegak hukum,”ungkap Asep kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Karena itu, dia berharap ada pendampingan dari Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas yang sudah memiliki jam terbang cukup tinggi dalam menghadapi berbagai tekanan. Markas Besar Polri siap bekerja sama dengan pimpinan KPK terpilih. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Polri sebagai lembaga penegak hukum mendukung siapa pun yang terpilih sebagai ketua KPK.

Polri siap berkoordinasi penuh dengan KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Sementara itu, Abraham Samad kembali menegaskan siap membawa spirit almarhum Baharuddin Lopa,mantan Jaksa Agung, dalam memberantas kasus korupsi.

”Saya siap membawa spirit putra Sulsel itu yang dikenal tanpa mengenal lelah dan waktu untuk melakukan pemberantasan korupsi,” kata Abraham pada acara silaturahmi di Kantor Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia di Makassar kemarin. mn latief/hendry sihaloho/krisiandi sacawisastra/amir syarifudin/ant
Sumber: Koran Sindo, 5 Desember 2011