Kasus Korupsi Proyek Dephub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri keterlibatan orang-orang di belakang anggota DPR Abdul Hadi Djamal. Kemarin (18/3), mereka menggeledah ruang kerja Abdul Hadi di ruang nomor 1905 lantai 19 Gedung Nusantara I, kompleks gedung DPR/MPR. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari barang bukti kasus suap dana stimulus proyek pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur.

Petugas KPK berjumlah sepuluh orang mendatangi gedung DPR sekitar pukul 11.07. Lima di antara mereka memakai rompi KPK berwarna krem, sedangkan lima lainnya memakai pakaian biasa. Beberapa petugas dan perangkat DPR mendampingi petugas KPK. Mereka, antara lain, Kepala Bagian Administrasi DPR Endang Karyono dan Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro.

Di ruang Abdul Hadi, sebagian penyidik terlihat memeriksa lemari kayu bertingkat empat. Sebagian penyidik tampak sedang memeriksa brankas di ruang politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Brankas anggota Komisi Perhubungan itu pun dibongkar. Ada pula penyidik yang berjongkok sambil membuka-buka dokumen yang ditemukan. Seorang penyidik lain terlihat sedang mencetak dokumen yang diambil dari komputer di dalam ruang Abdul Hadi Djamal. Petugas menggeledah ruang tersebut selama enam jam. Penggeledahan baru usai sekitar pukul 16.30.

Pasca penggeledahan, Irsyad Sudiro mengatakan, ada 27 item yang diamankan dari ruang Abdul Hadi. Item itu berupa surat, dokumen, alat komunikasi, dan benda-benda lainnya. ''Ada juga data yang diunduh dari komputer hingga tujuh CD,'' ungkapnya.

Apa saja isi dokumen tersebut? Irsyad mengaku tidak tahu. Yang jelas, katanya, BK akan selalu kooperatif dalam kasus seperti ini. ''Kami membuka lebar-lebar pintu DPR untuk KPK melakukan upaya penyidikan,'' tegasnya.

Abdul Hadi ditangkap petugas KPK pada Senin malam, 2 Maret 2009. Dia diduga menerima uang Rp 54,5 juta dan USD 90.000 dari pengusaha Hontjo Kurniawan melalui pegawai Departemen Perhubungan Darmawati. Pemberian itu diduga terkait dengan pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur.

Di samping menggeledah ruang Abdul Hadi Djamal, KPK kemarin mendatangi rumah Darmawati Dareho, pejabat eselon III bagian Tata Usaha (TU) Distrik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut, dan gedung Dephub.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi alat bukti di penyidikan. Di Departemen Perhubungan, tim KPK menggeledah ruang Biro Perencanaan. Diperkirakan, di ruang tersebut terdapat dokumen yang berkaitan dengan Darmawati Dareho. ''Pemeriksaan di lantai tiga mulai pukul 12.00 WIB tadi," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan kemarin.

Di dalam ruang Biro Perencanaan itu terdapat empat kepala bagian, yakni Kabag Rencana, Kabag Program, Kabag Pentarifan, dan Kabag Analisa Evaluasi. Belum diketahui, ruang mana yang diperiksa KPK. Sementara itu, ruang Kepala Biro Perencanaan masih kosong. Pasalnya, pejabat lama, Tunjung Indrawan, saat ini sudah menempati jabatan baru sebagai Dirjen Perkeretaapian. ''Baru dua minggu pindah, sekarang masih kosong posisinya," terangnya.

Kehadiran KPK tersebut ternyata tidak mengganggu aktivitas pegawai lainnya. Mereka bekerja dan pulang seperti biasa. Dephub berjanji memberikan dokumen apa pun yang diperlukan KPK. ''Kalau dokumen-dokumen yang diperoleh kurang, kami siap mencarikan," jelasnya. (aga/git/wir/kim)

Sumber: Jawa Pos, 19 Maret 2009