Dua mantan Direktur Utama PT Pertamina, yakni Baihaki Hakim dan Martiono Hadianto, Selasa (2/10), diperiksa penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dalam penjualan dua kapal tanker raksasa atau very large crude carrier (VLCC) milik Pertamina.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Thomson Siagian di Jakarta menerangkan, pemeriksaan kedua mantan pimpinan PT Pertamina itu berkaitan dengan pengadaan VLCC Pertamina. Namun, hasil pemeriksaan belum diperoleh, katanya, Selasa sore.

Secara terpisah, Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung Muhammad Salim, yang ditanya soal perkembangan kasus dugaan korupsi penjualan VLCC, mengatakan, nama calon tersangka kasus itu sudah di tangan penyidik. Tetapi, ia menolak menyebutkan siapa saja calon tersangka itu.

Usulan penyidik belum disampaikan, kata Salim.

Pengadaan VLCC
Perihal pemeriksaan Baihaki, menurut Salim, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (kala itu), saksi pasti mengetahui banyak hal tentang pengadaan VLCC. Karena itu, kami tanya seluas-luasnya kepada dia, ungkapnya.

Baihaki Hakim sebelumnya pernah diperiksa jaksa sebagai saksi. Saat perkara itu masih diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia juga pernah diperiksa oleh KPK.

Berdasarkan penyidikan Kejagung sejauh ini, Direksi PT Pertamina bersama-sama Komisaris Utama PT Pertamina, tanpa persetujuan Menteri Keuangan lebih dahulu, pada 11 Juni 2004 melakukan divestasi dua VLCC kepada Frontline dengan harga 184 juta dollar Amerika Serikat (AS). Perbuatan itu diduga merugikan negara 20 juta hingga 56 juta dollar AS.

Perkara dugaan korupsi dalam penjualan dua VLCC PT Pertamina itu ditargetkan sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan selambat-lambatnya tiga bulan mendatang.

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman yang ditanya tentang rencana memeriksa saksi dari pihak luar negeri, seperti Goldman Sachs, Frontline, dan Hyundai Heavy Industries terkait kasus VLCC, menjawab, rencana itu baru akan dipastikan.

Kalau perlu, ya ke luar negeri. Kalau tidak perlu, ya enggak, kata Kemas. (idr)

Sumber: Kompas, 3 Oktober 2007