Kalibata, antikorupsi.org-Terkuaknya kasus keterlibatan anggota DPR dalam menyalurkan voucher pendidikan menimbulkan polemik baru. Membuktikan bahwa wacana transparansi sebagai bagian dari good governance masih jauh dari birokrasi pendidikan kita.

Seperti diketahui, beberapa saat lalu, sejumlah anggota DPR meributkan adanya pemberian voucher pendidikan ke sejumlah anggota, termasuk Ketua DPR Agung Laksono. Komisi Pendidikan DPR pun mengakui menerima voucher itu. Nilai voucher beragam, dari Rp 20 juta hingga Rp 100 juta. Padahal tidak seharusnya DPR yang fungsinya mengawasi kerja depdiknas, justru ikut-ikutan menjadi pelaksana kegiatan.