Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kemarin mengatakan penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif dan eksekutif di daerah penuh nuansa ketidakadilan. Kejaksaan sendiri diskriminatif, katanya.

Tjahjo mencontohkan, banyak anggota legislatif dari partai dianggap terlibat, tapi dari TNI/Polri lolos. Banyak pula anggota DPR yang terjerat hukum, tapi eksekutif tak tersentuh. Padahal, kata dia, penyalahgunaan melibatkan semuanya.

Jumat lalu, pemerhati penanganan korupsi, aktivis Indonesia Corruption Watch, dan Imparsial menuding DPR mengintervensi kejaksaan. Mereka mendesak Presiden menolak rekomendasi Panitia Kerja DPR. Rekomendasi itu melindungi koruptor dari jeratan hukum, kata aktivis ICW, Adnan Topan H. IMRON R | RIKY F

Sumber: Koran Tempo, 9 Oktober 2006