Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (24/11) ini, menggelar rapat dengan pimpinan fraksi untuk menyelesaikan kemelut di Badan Kehormatan DPR. Pertemuan ini diharapkan dapat menemukan solusi hingga BK DPR dapat kembali berwibawa dan bekerja.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Selasa, menuturkan, pimpinan DPR akan bersikap tegas terhadap konflik di Badan Kehormatan (BK) DPR. ”BK harus dapat segera bekerja, tidak malah terlibat perseteruan,” tutur Pramono.

Perseteruan yang terjadi membuat BK DPR selama satu tahun terakhir belum dapat membuat keputusan terhadap berbagai pengaduan pelanggaran etika yang diduga dilakukan anggota atau pimpinan DPR.

Konflik di BK DPR semakin memanas saat delapan dari 11 anggota badan tersebut dilaporkan kepada BK DPR oleh sepuluh lembaga swadaya masyarakat karena diduga melakukan pelanggaran etika saat melakukan kunjungan kerja ke Yunani, 23-29 Oktober 2010. Dugaan pelanggaran itu, antara lain, menginap dua malam di Turki, mengajak istri dan anak, serta menurunkan kelas penerbangan dari bisnis ke ekonomi.

Ketua BK DPR Gayus Lumbuun menuturkan, pengaduan itu dapat diproses jika delapan anggota BK tersebut diberhentikan sementara oleh fraksinya dari keanggotaan di BK DPR.

Namun, delapan anggota BK yang pergi ke Yunani menyatakan, berbagai dugaan pelanggaran itu hanya fitnah. Mereka merasa tidak melakukan pelanggaran saat ke Yunani. Bahkan, kasus ini muncul sebagai buntut dari kepemimpinan Gayus Lumbuun di BK DPR.

Menurut Pramono, pergantian anggota BK DPR merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap fraksi.

Sementara itu, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun menuturkan, sudah melaporkan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan delapan anggota BK DPR saat kunjungan kerja ke Yunani kepada pimpinan DPR. ”Sekarang terserah pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, apakah delapan anggota BK itu mau dinonaktifkan sementara atau diselesaikan secara internal,” kata Gayus.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Djadijono, kemarin, minta BK DPR segera mengusut dan menyelesaikan persoalan dugaan anggota BK yang ”pelesiran” ke Turki saat melakukan studi banding ke Yunani.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo mengaku telah diundang pimpinan DPR untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan internal BK DPR. (nwo/why)
Sumber: Kompas, 24 November 2010