Kapolda ini urat nadi (penanganan kasus pembalakan liar). Pencopotannya bisa menghambat penyelesaian.

Kapolda ini urat nadi (penanganan kasus pembalakan liar). Pencopotannya bisa menghambat penyelesaian.

JAKARTA -- Penggeseran atau mutasi yang menimpa Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal Sutjiptadi dikhawatirkan bisa menghambat proses penyidikan terhadap kasus-kasus pembalakan liar di wilayah itu. Kapolda ini urat nadi (penanganan kasus pembalakan liar). Pencopotannya bisa menghambat penyelesaian, kata pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Deny Indrayana, kemarin.

Deny mengatakan ada kemungkinan Sutjiptadi merupakan korban dari pembongkaran kasus-kasus itu. Salah satu modus operandi pelaku korupsi adalah melalui uang atau mendorong mutasi terhadap aparat penegak hukum yang berada di balik pembongkaran korupsi.

Sutjiptadi digeser di tengah gencarnya pengungkapan kasus pembalakan liar di seluruh wilayah Riau. Mutasi itu dimuat dalam telegram rahasia yang dikeluarkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto kemarin.

Sutjiptadi akan menempati pos barunya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian. Adapun posisinya di Riau akan diisi oleh Brigadir Jenderal Hadyatmoko, yang saat ini menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

Kekhawatiran atas penggantian Sutjiptadi juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Rino Subagyo. Karena itu, ia mendesak Presiden Yudhoyono segera menerbitkan izin pemeriksaan terhadap para bupati di Riau terkait dengan kasus pembalakan liar ini. Apa yang terjadi di Riau tidak boleh berlarut-larut, ujarnya.

Kemarin Sutjiptadi membenarkan perihal penggantiannya itu. Saya siap bertugas di mana saja, katanya.

Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri Inspektur Jenderal Bambang Hadiyono menegaskan mutasi terhadap Sutjiptadi dilakukan karena alasan pendidikan semata. TOMI | DESY P | AKBAR

Sumber: Koran Tempo, 2 Mei 2008