Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Sleman Suyamsih berjanji akan memberi sanksi tegas kepada sekolah negeri yang nekat mengenakan pungutan mahal kepada murid baru. "Agustus akan ada mutasi, salah satu sebabnya terkait pungutan mahal bagi siswa baru itu," ujarnya kepada Tempo via telepon kemarin.

Menurut Suyamsih, sejumlah kepala sekolah negeri akan dimutasi karena terbukti mengenakan pungutan yang meresahkan banyak orang tua dan wali murid. Dia mengklaim, sebelumnya sekolah yang mengenakan biaya mahal bagi peserta didik baru sudah diberi peringatan, baik lisan maupun lewat surat resmi. "Besok akan kami kumpulkan semua pengawas untuk membicarakan hal ini," ujarnya.

Dinas Pendidikan Sleman mengerahkan 80 pengawas untuk memantau proses penerimaan peserta didik baru di kabupaten itu.

Hingga kini, Suyamsih mengaku sudah memanggil beberapa kepala sekolah negeri terkait dengan penarikan pungutan mahal kepada siswa barunya. Yang sudah dipanggil di antaranya Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Brebah dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik. Suyamsih menyatakan sudah memerintahkan mereka agar mengembalikan biaya yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah jangka panjang.

Sebelumnya, polemik pungutan untuk siswa baru dalam PPDB 2011 bermunculan dan mengundang protes banyak wali murid sekolah negeri. Rata-rata wali murid tidak sepakat dengan keputusan komite sekolah, yang menetapkan besaran pungutan yang ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi ekonomi wali murid yang beragam.

Misalnya, pada 18 Juli lalu, seorang wali murid di SMPN 2 Mlati, yang enggan dipublikasikan namanya, mengadukan mekanisme pembuatan keputusan di tingkat Komite Sekolah soal sumbangan Rp 2 juta ke Lembaga Ombudsman Daerah DI Yogyakarta. Menurut dia, mereka memang diajak bicara, tapi lebih mirip sosialisasi.

Soal pembayaran iuran siswa baru sebesar Rp 2 juta itu juga menjadi perdebatan di antara dua pengirim surat di rubrik surat warga dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Sleman pekan lalu.

Suyamsih mengaku sudah berencana bertemu langsung dengan Kepala SMPN 2 Mlati, Sleman, untuk membicarakan keluhan wali murid ini.

Menteri Pendidikan Nasional periode 2004-2009 Bambang Sudibyo mengatakan persoalan banyaknya sekolah negeri yang mengenakan biaya mahal bagi pelajar baru harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah daerah.

"Ini tanggung jawab bupati dan wali kota, mereka harus tegas," ujarnya kepada Tempo setelah menjadi pembicara dalam Management Conference 2011 di Auditorium Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Sabtu lalu. ADDI MAWAHIBUN IDHOM
 
Sumber: Koran Tempo, 25 Juli 2011