Cirebon mempersoalkan hasil survei.

Kepolisian RI dinilai sebagai lembaga paling korup. Penilaian publik ini tecermin dalam hasil survei Transparency International Indonesia. Sebanyak 31 persen responden menganggap pemberantasan korupsi di Kepolisian harus diutamakan ketimbang di lembaga-lembaga negara lain.

“Responden menilai masih banyak persoalan korupsi di Kepolisian,” kata Manajer Tata Kelola Ekonomi, Frenky Simanjuntak, dalam keterangan pers tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 di Financial Club, Jakarta, kemarin.

Lembaga antikorupsi ini mewawancarai 9.237 pelaku bisnis di seantero negeri. Survei dilaksanakan dari Mei hingga Oktober 2010 di 50 kota pada 33 provinsi, yang berbarengan dengan survei Indeks Persepsi Korupsi Kota di Indonesia. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan responden.

Urutan berikutnya adalah Kantor Pajak. Sebanyak 29 persen responden survei menyatakan instansi itu sarang korupsi. Di bawahnya adalah pengadilan dan kejaksaan, yang dipilih oleh 15 persen responden. Menurut Frenky, ini menggambarkan bahwa masyarakat menginginkan agar korupsi di lembaga-lembaga itu segera diberantas.

Tentang hasil survei Indeks Persepsi Kota di Indonesia, Denpasar dinilai sebagai kota terbersih pada tahun ini karena korupsinya tergolong rendah dibanding kota-kota lain. "Usaha pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi cukup baik," ujar Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki. Denpasar meraih skor 6,71 dari rentang indeks 0-10, diikuti Tegal (6,26), Solo (6,00), Yogyakarta, dan Manokwari (5,81).

Kota paling korup adalah Cirebon, Jawa Barat, dan Pekanbaru, Riau, dengan skor 3,61. Sedangkan Surabaya dan Makassar mendapat skor masing-masing 3,94 dan 3,97. Adapun Jakarta ada di peringkat 38 dengan skor 4,43.

"Indikasi dan buktinya apa? Kami ingin tahu," kata Wali Kota Cirebon, Subardi. Menurut dia, penilaian itu bukan hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang menilai pelaporan penggunaan anggaran negara. Anggota DPRD Kota Cirebon, Lili Eliyah, pun menolak daerahnya disebut terkorup. M. Rafi, Ketua LSM Jaringan Masyarakat Sipil, meminta Transparency International menyebutkan sektor mana yang rawan korupsi. L Anton Septian | Ivansyah | Jobpie S
 
Sumber: Koran Tempo, 10 November 2010