Menarik mencermati iklan satu halaman pada Kompas (26/2/ 2005) lalu. Di sana, beberapa tokoh yang memiliki integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi mendukung kebijakan kenaikan harga BBM.

Dengan tajuk: Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM, para tokoh yang tergabung dalam dan disponsori oleh Freedom Institute ini pada intinya mendukung pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berarti adalah mendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang selama ini senantiasa mengundang kontroversi tersendiri.

Maklum, dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM ini senantiasa meluas dan kompleks. Lihat saja fenomena yang terjadi. Belum lagi harga BBM dinaikkan, harga kebutuhan pokok sehari-hari langsung meroket naik. Penyebabnya, bisa efek psikologis, atau ada beberapa oknum/pihak yang berupaya mencuri start dalam kompetisi kenaikan harga sehingga tidak kecolongan dengan yang lain. Inilah fenomena yang riil, yang senantiasa terjadi pra, selama, dan pascakenaikan harga BBM.

Tak heran kalau resistensi segenap komponen masyarakat demikian besarnya. Ada pihak yang tidak setuju dengan kenaikan BBM ini, di antaranya adalah kalangan kampus/mahasiswa, pelaku industri dan penyedia jasa yang sarat dengan BBM, serta ada beberapa pihak yang setuju dan mendukung, salah satunya adalah Freedom Institute di atas. Semua wacana ini tentunya menyegarkan kita bersama. Namun, persoalan pengalihan subsidi yang berdampak pada kenaikan BBM ini ternyata tidaklah sesederhana yang kita duga bersama. Ada beberapa hal mendasar yang tampaknya perlu penanganan serius dari pemerintah.

Pemerintah dan kita semua sering menyederhanakan persoalan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat hanya ada dua, yakni pendidikan dan kesehatan. Dan, kedua sektor itu pula yang selama ini ditekankan untuk mendapatkan pengalihan subsidi BBM. Kita tidak pernah berpikir bahwa perjuangan hidup yang paling berat sebenarnya adalah upaya masyarakat kecil untuk meniti kehidupan sehari-hari. Kebutuhan mendasar akan pangan, sandang, dan papan inilah yang sering luput dari perhatian kita.

Sektor pendidikan dan kesehatan, bagi masyarakat kecil memang sangat penting. Namun, jika kita telisik lebih mendalam, maka persoalan yang dihadapi masyarakat kecil tidaklah sesederhana itu. Bagi mereka, komponen biaya sekolah dan kesehatan, selama ini ternyata mengambil porsi yang tidak terlalu signifikan (kecil) jika dibandingkan dengan pengeluaran rutin untuk membeli berbagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sebut saja misalnya, untuk membeli bahan-bahan keperluan sehari-hari seperti beras dan lauk-pauknya, transportasi, serta seabrek kebutuhan sehari-hari, ternyata jauh mengambil porsi yang tidak kecil. Dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari ini apabila dibandingkan dengan biaya pendidikan dan kesehatan tidaklah sebanding. Nah, fenomena inilah yang tampaknya perlu dipikirkan oleh pemerintah di balik pengalihan subsidi, yang mengakibatkan ketimpangan (distorsi) harga di pasar, dan berdampak pada beban di pundak masyarakat kecil.

Kenaikan harga berbagai barang dan jasa pascakenaikan BBM inilah yang semestinya menjadi isu penting, yang perlu dicarikan solusinya. Memang, fenomena ini merupakan harga yang harus dibayar oleh kita semua. Namun, jangan sampai beban masyarakat kecil justru semakin berat akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah harus berupaya mencarikan solusi untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok untuk konsumsi sehari-hari dengan operasi pasar seperti beras murah, tarif bus murah, harga sandang murah, harga rumah murah dan sejenisnya. Upaya semacam ini justru jauh lebih penting daripada sekadar mengalihkan subsidi dari BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan.

Inilah tampaknya pekerjaan rumah yang tidak ringan. Sebab, dari pengalaman kenaikan harga BBM lampau, senantiasa diikuti dengan kenaikan berbagai komoditas penting dan strategis, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kecil. Berbagai sektor produksi dan jasa yang berkorelasi langsung dengan BBM hampir dipastikan akan meroket biayanya. Sektor transportasi misalnya, jelas akan menaikkan tarif angkutan. Dengan demikian, biaya jasa transportasi yang murah meriah mungkin tinggal kenangan karena hampir semua moda transportasi baik darat, laut, maupun udara sarat bersentuhan dengan BBM.

Begitu pula dengan semua jenis industri yang menggunakan BBM sebagai penggerak produksinya, hampir dipastikan juga akan meningkat biaya produksinya. Pada gilirannya, output produksi tersebut, yakni komoditas yang dihasilkannya, juga akan meningkat harganya. Dengan demikian, biaya untuk membeli sandang sebagai output industri yang memakai BBM juga akan semakin meningkat tajam. Impian masyarakat kecil akan harga sandang yang murah mungkin tinggal kenangan belaka.

Pun dengan berbagai komoditas yang terkait (baik langsung maupun tidak langsung) dengan bahan bangunan, hampir dipastikan akan meningkat tajam. Nah, apabila bahan baku untuk membangun rumah saja meningkat, hampir bisa dipastikan harga rumah (tempat tinggal) akan semakin meningkat tajam. Dengan demikian, sami mawon alias sama saja, bahwa impian masyarakat kecil mendapatkan tempat tinggal (rumah) murah, juga tinggal impian belaka. Mereka akan gigit jari melihat begitu mahalnya harga rumah, akibat langsung dari kenaikan harga BBM ini. Pendek kata, kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat kecil bertambah susah.

Mungkin, para tokoh dan cerdik pandai yang disponsori Freedom Institute tidak langsung terkena dampak kenaikan harga komoditas dan jasa tersebut. Dan, benar bahwa logika makroekonomi mengatakan bahwa subsidi BBM sebesar Rp 70 triliun bisa dialokasikan untuk membangun puskesmas dan sekolah. Namun ingat, hal yang paling mendasar sebenarnya yang perlu disentuh bahwa kehidupan masyarakat yang sudah miskin hendaknya tidak dibuat bertambah miskin akibat daya beli mereka yang semakin mengecil. Dengan demikian, persoalan pengurangan dan pengalihan subsidi tidaklah sesederhana itu.

Ekonomi yang semakin sehat memang perlu ditegakkan, termasuk pemberian subsidi yang tepat sasaran. Saya setuju bahwa lambat atau cepat, pengurangan subsidi BBM memang harus dikurangi karena tidak sehat. Selain itu, fenomena ini juga menyuburkan praktik penyelundupan dan juga pemborosan energi (BBM). Namun, isu yang mengemuka hendaknya tidak hanya sebatas kenaikan harga BBM, namun juga bagaimana upaya pemerintah untuk meredam gejolak harga yang demikian fantastis. Inilah pekerjaan rumah yang sudah membentang di depan kita.

Kita semua memang perlu belajar dari masa lampau. Jangan sampai kesalahan yang sama senantiasa berulang kembali. Bagaimana pengalihan subsidi sebesar Rp 70 triliun di atas bisa benar-benar membuat masyarakat miskin semakin berkurang seperti perhitungan LPEM UI. Rasa-rasanya, tidak cukup hanya dengan sekadar meningkatkan biaya kesehatan dan pendidikan. Masyarakat harus benar-benar diberdayakan dalam segala hal, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu saja kok, sangat sederhana.