Dia berharap sisa uang segera dikembalikan tanpa harus ditagih.

Mayor Jenderal (Purnawirawan) Slamet Kirbiyantoro mengaku telah menerima pengembalian sebagian uang setoran untuk pencalonan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari seorang pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta. Dia datang dan bayar sendiri kepada saya, ujarnya kemarin.

Tapi Slamet tak bersedia menyebut nama pengurus partai itu dan waktu pengembalian uangnya. Dia berharap sisa uang segera dikembalikan tanpa harus ditagih.

Slamet sebelumnya mengaku telah menyetor dana Rp 1,5 miliar ke pengurus PDIP Jakarta guna memperlicin pencalonannya sebagai wakil gubernur. Ia dijanjikan akan mendampingi calon gubernur Fauzi Bowo. Tapi Koalisi Jakarta, yang terdiri atas sejumlah partai politik termasuk PDIP, belakangan menunjuk Mayor Jenderal Aprianto sebagai calon wakil gubernur. Langkah politik Slamet pun kandas.

Mantan Panglima Kodam Jaya itu mengaku uang yang ia setorkan berasal dari pinjaman kawan-kawan pendukungnya. Sekarang, kata dia, pemilik dana tersebut meminta kembali uangnya. Jadi dia juga balik menagih pengembalian uang setoran itu dari pengurus partai. Saya menyesal memberikan uang itu.

Slamet menyatakan akan menolak datang jika PDIP mengundangnya untuk memperjelas duduk perkara. Saya bukan anggota PDIP, katanya. Tapi, jika saling bertemu, dia bersedia. Dua hari lalu Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung memang mengungkapkan niat partainya mengundang Slamet membicarakan soal ini (Koran Tempo, 20 Juni).

Kemarin Pramono menegaskan siapa pun yang mengembalikan uang itu kepada Slamet hanyalah oknum. Dia menyatakan, bagi PDIP, tidak ada istilah mahar. PDIP sebagai partai dan kelembagaan tidak pernah menerima satu sen pun dari mereka, kata dia lewat telepon selulernya kepada Tempo.

Dia yakin orang yang meminta uang itu tidak ada sangkut-pautnya dengan PDIP. Pramono menyatakan partainya siap diaudit berkaitan dengan kasus ini.

Mengenai penolakan Slamet atas undangan PDIP, Pramono mengatakan itu hak politik yang bersangkutan. Tapi dia meminta masalah ini diselesaikan secara terbuka. Itu sebagai pertanggungjawaban PDIP kepada masyarakat.MUSTAFA SILALAHI | BADRIAH

Sumber: Koran Tempo, 21 Juni 2007