Release Bersama Koalisi Tolak Kurikulum 2013

Koalisi Tolak Kurikulum 2013 menyetorkan nama pejabat dan nomor telepon pihak yang berpotensi akan menyelewengkan anggaran kurikulum 2013 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data ini terkait dengan tindaklanjut dan komitmen ICW yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 terhadap KPK untuk memantau pembahasan dan pengelolaan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun.

Sebagaimana diketahui ICW telah bertemu dengan pimpinan KPK pada Kamis, 21 Maret 2013 membahas potensi penyelewengan dalam pembahasan anggaran kurikulum 2013 antara Kemendikbud dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa Koalisi Tolak Kurikulum 2013 akan memberikan semua data dan informasi terkait dengan potensi penyelewengan dalam perencanaan dan pembahasan belanja anggaran kurikulum 2013 di DPR. Sementara KPK akan menindaklanjuti masukan data dan informasi tersebut.

Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas anggaran kurikulum 2013. Pembahasan ini memasuki tahap pengambilan keputusan pada selasa besok (9/4/2013) apakah DPR menyetujui atau tidak perubahan anggaran kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah. Tahapan ini sangat kritis dan membuka transaksi “dagang sapi”, mengingat pemerintah dalam posisi lemah karena dikejar tenggat waktu penerapan kurikulum 2013 pada Juli mendatang. Oleh karena itu, guna menjaga agar transaksi tersebut tidak terjadi terjadi maka publik bersama KPK mengawasi pengambilan keputusan tersebut. Tidak hanya itu, jika anggaran ini disetujui maka ICW bersama KPK juga akan memantau pengadaan buku dan pelatihan guru untuk implementasi kurikulum 2013.

ICW telah mendapat informasi bahwa ada pihak tertentu yang mulai “menanyakan” pengadaan buku kurikulum 2013 di Kemendikbud. Terkait dengan hal ini, kami meminta KPK untuk meningkatkan fokus dan intensitas pemantauan terhadap proses pengambilan keputusan terkait dengan anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp 2,49 triliun. Tujuannya bukan untuk menakuti-nakuti pihak yang terkait dalam kurikulum 2013,  namun diharapkan proses politik tidak terkontaminasi oleh praktek korupsi.

Jakarta, 8 April 2013

Koalisi Bersama Tolak Kurikulum 2013