Komisi II DPR Setuju, Beli Boeing untuk Pesawat Presiden
Pembelian pesawat kepresidenan hampir pasti terealisasi. Selain persetujuan Komisi II DPR sudah di tangan pemerintah, pihak Boeing telah melakukan ekspose penawaran spesifikasi produk dan harga pesawat.
''Sudah ada ekspose dari Boeing,'' kata Mensesneg Sudi Silalahi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (27/1). Sudi mengatakan, usul pembelian pesawat kepresidenan berasal dari DPR. Tujuannya, lanjut Sudi, untuk efisiensi anggaran kepresidenan. ''Ide ini dari DPR dulu, maka kita coba. Ternyata betul bahwa lebih murah kalau pengadaan pesawat kepresidenan sendiri. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, ya setuju, diproseslah,'' kata Sudi.
Dia mengatakan, pesawat itu tidak dibeli secara langsung, tapi bisa dicicil dalam anggaran multiyears. ''Kalau dihitung, kalau kita sewa berapa, setelah sekian lama, itu akan lunas. Lebih murah daripada seperti uang sewa sebagaimana digunakan selama ini," katanya. Sudi tidak merinci perbandingan harga sewa dengan harga beli.
Sebagai perbandingan, anggaran sewa pesawat pada tahun anggaran 2007-2008 berkisar Rp 170-180 miliar. Untuk keperluan pembelian pesawat, pemerintah telah mengajukan anggaran untuk uang muka melalui pos belanja lain-lain di APBN 2010 sebesar Rp 200 miliar.
Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu mengatakan, anggaran yang disetujui untuk pembelian pesawat adalah total USD 75 juta atau sekitar Rp 700 miliar. Sama dengan Sudi, politikus yang akrab disapa Burnap itu mengatakan, membeli pesawat lebih murah daripada menyewa setiap tahun. ''Meski Garuda itu milik pemerintah, kan harus sewa juga," kata Burnap saat dihubungi kemarin.
Selama ini Setneg menyewa pesawat Boeing 737-500 dari Garuda Indonesia. Pesawat buatan Amerika Serikat (AS) itu biasa digunakan untuk kunjungan kerja presiden ke daerah-daerah di tanah air. Untuk lawatan internasional, pesawat yang digunakan adalah jenis Airbus A-300-330 atau Airbus A-300-341 buatan Prancis.
Jika anggaran yang disepakati USD 75 juta, Setneg hanya bisa membeli pesawat kepresidenan untuk tujuan domestik. Berdasarkan daftar harga di situs resmi www.boeing.com, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk membeli pesawat jenis Boeing 737-800.
Burnap menambahkan, pembelian pesawat juga bisa lebih mudah untuk pengamanan. Garuda juga tidak perlu mengurangi penerbangan di rute-rute tertentu saat pesawat disewa presiden. ''Ketika disewa, harus dipersiapkan beberapa hari, didesain ulang untuk pengamanan. Ini juga tidak efektif buat Garuda," kata Burnap. Dengan memiliki pesawat sendiri, kata Burnap, desain keamanan tidak perlu diubah-ubah.
Dia mengakui, masih ada anggaran yang harus diperhatikan. Yakni, biaya perawatan. ''Sebaiknya nanti perawatannya langsung diserahkan ke TNI-AU,'' katanya. Menurut Burnap, pembelian pesawat telah disetujui Komisi II DPR periode selanjutnya. "Kami juga menyetujui, karena kami yakin sudah dihitung dengan cermat oleh periode sebelumnya," katanya. (sof/agm)
Sumber: Jawa Pos, 28 Januari 2010