Koordinasi antara jaksa penuntut umum dan polisi di berbagai daerah di Tanah Air dinilai tidak maksimal. Kelemahan koordinasi ini merupakan salah satu kendala dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, terutama yang melibatkan pejabat pemerintah.

Demikian penilaian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki seusai menemui Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara RI (Polri) Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara dan Deputi Sumber Daya Manusia Polri Inspektur Jenderal Winarto hari Rabu (20/7).

Pertemuan Ruki dengan Makbul dan Winarto merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi KPK ke daerah.