KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyidik kasus dugaan korupsi penyimpangan proyek pengadaan alat komunikasi di Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp30 miliar. Kejaksaan membidik keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp3 miliar ini.

"Ada indikasi penyimpangan oleh anggota DPRD DKI," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Budi Panjaitan di Jakarta, Selasa (30/6). Dia menjelaskan, dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus ini terkait mekanisme penganggaran radio digital pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2007 yang tidak sesuai prosedur.

Namun, Budi enggan menyebutkan anggota-anggota dewan yang terlibat dalam kasus ini. "Sementara ini, tersangkanya belum kami tentukan. Yang jelas, yang terlibat ada pada komisi yang membahas anggaran ini dan pejabat-pejabat terkait di Biro Perlengkapan," kata dia. Budi menegaskan, Kejaksaan sudah memiliki cukup bukti untuk menjerat pihak yang terlibat dan akan mengumumkan tersangka pada pekan depan.

Dia menjelaskan, proyek pengadaan alat komunikasi sebesar Rp30 miliar itu merupakan anggaran daerah tahun 2007. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut tidak dilakukan sesuai Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. "Itu merupakan perbuatan melawan hukum," ujar Budi.

Selain proyek tersebut, Kejati DKI juga menyidik kasus perkara korupsi di Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) Pemerintah Kota Jakarta Barat. "Dalam pengadaan mesin las pada 2008. Dari Rp1,2 miliar yang dianggarkan, kerugian negaranya mencapai Rp300 juta," kata dia.

Seperti halnya dengan penetapan tersangka korupsi penyimpangan proyek pengadaan alat komunikasi di Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kejati juga baru akan mengumumkan tersangka kasus ini pekan depan. "Yang jelas, ini mengarah juga kepada pengguna dan pelaksana proyek," kata Budi. [by : Abdul Razak]

Sumber: Jurnal Nasional, 1 Juli 2009