Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya, tak ingin skandal dugaan suap di Bank Indonesia (BI) terulang. KPK berjanji akan mengawasi pemilihan deputi gubernur senior BI untuk menggantikan Miranda Goeltom yang habis masa jabatannya Juni mendatang.

''Kami akan mengawasinya, namun secara normatif,'' ujar Wakil Ketua KPK M. Jasin kemarin. Selama ini, ungkap Jasin, jika ada momen penggantian pejabat, KPK selalu menagih laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Dengan begitu, KPK bisa mengetahui gambaran kekayaan sebelum dan saat akan memegang jabatan baru. ''Indikatornya baru itu, selebihnya kami sulit masuk,'' terang alumnus Universitas Brawijaya itu.

Di luar itu, kata Jasin, dia mengharapkan publik lebih aktif menyorot setiap pergantian penyelenggara negara. ''Misalnya ada dugaan suap, segera dilaporkan kepada kami. Misalnya ada transaksi suap, cepat-cepat dilaporkan karena mitra kami masyarakat,'' ujarnya. Langkah pengawasan itu, ujar Jasin, untuk mencegah terulangnya dugaan skandal dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom lima tahun silam. Skandal itu terungkap setelah anggota DPR dari Fraksi PDIP Agus Condro bernyanyi di KPK bahwa ada aliran dana di balik pemilihan itu. (git/nw)

Sumber: Jawa Pos, 16 April 2009