Kepergian Adnan Buyung dan Abdul Rahman Saleh tidak ada hubungannya dengan KPK, kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah kepada pers di kantornya kemarin.

Kepergian Adnan Buyung dan Abdul Rahman Saleh tidak ada hubungannya dengan KPK, kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah kepada pers di kantornya kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi membantah kabar penyadapan telepon milik mantan pengacara konglomerat Syamsul Nursalim, Adnan Buyung Nasution, saat bepergian ke Singapura bersama mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pekan lalu. Kepergian Adnan Buyung dan Abdul Rahman Saleh tidak ada hubungannya dengan KPK, kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah kepada pers di kantornya kemarin.

Dalam layanan pesan singkat (SMS) yang beredar disebutkan bahwa Buyung sengaja membawa Abdul Rahman ke Singapura untuk mengatur strategi menyelamatkan Artalyta, yang diduga menyuap jaksa Urip Tri Gunawan.

KPK juga disebut-sebut mendapatkan hasil rekaman pembicaraan Buyung dengan Artalyta dan Syamsul Nursalim.

Kepergian Buyung dan Abdul Rahman menjadi kontroversial karena saat mendarat di Bandar Udara Changi, Singapura, Kamis lalu, keduanya diinterogasi selama dua setengah jam oleh aparat imigrasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru mengetahui insiden tersebut dari pemberitaan media massa. Menurut juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, kepergian Buyung, yang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, tak meminta izin Yudhoyono. Karena memang tidak perlu minta izin, ujarnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI kemarin, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengakui bantuan konsuler terhadap kedua tokoh itu terlambat. Karena KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) mendengar kabar itu saat hari libur, sehingga tindak lanjutnya terlambat, katanya.

Begitu menerima kabar, kata Wirajuda, KBRI di Singapura langsung mengutus dua orang pejabat untuk menyelesaikan masalah itu. Namun, saat petugas sampai di Changi, masalahnya sudah selesai. Andaikan lebih cepat, pasti sudah dibantu, ujarnya.

Hassan mengatakan kedutaan besar tetap akan memberikan perlindungan kepada setiap warga Indonesia, siapa pun mereka.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Theo L. Sambuaga dari Fraksi Golkar, beberapa anggota Komisi antusias mempertanyakan isu ini. Theo menyarankan pemerintah meminta klarifikasi kepada Singapura terkait dengan insiden tersebut karena Buyung adalah seorang pejabat dan Abdul Rahman adalah mantan pejabat tinggi. Effendy Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta pemerintah lebih tegas memposisikan diri. Kita itu negara besar. Tapi, karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya dilecehkan, ujarnya. EKO ARI WIBOWO | EKO ARIWIBOWO | CHETA NILAWATY | FANNY

Sumber: Koran Tempo, 25 Maret 2008