Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan janjinya untuk mulai menyisir harta para pasangan capres-cawapres. Secara serentak, kemarin (19/5) mereka memulainya dengan mengecek kekayaan tiga capres: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri (Mega), dan Jusuf Kalla (JK).

Namun, di antara tiga capres yang didatangi tim laporan kekayaan calon presiden, tidak ada satu pun yang mau bertemu secara langsung. Mega sehari kemarin sebenarnya tidak memiliki agenda penting. Semestinya, capres usungan PDIP dan Gerindra itu bisa meluangkan waktu untuk menjelaskan langsung kekayaannya kepada tim dari KPK tersebut.

JK memilih melakukan kegiatan politik ke Jogjakarta bersama cawapres Wiranto. SBY beralasan menemui tamu negara Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Ada kesan para capres meremehkan pemeriksaan laporan kekayaan oleh tim KPK tersebut.

Pengecekan harta kekayaan Megawati langsung dilakukan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK Muhammad Sigit. Didampingi empat rekannya, Sigit yang datang dengan Kijang Innova hitam bernopol B 8420 WU ini tiba di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, sekitar pukul 09.30.

Setelah pemeriksaan, Sigit menjelaskan bahwa kekayaan Megawati meningkat. Paling tidak, itu tampak dari perubahan NJOP (nilai jual objek pajak) dua kapling rumah Megawati di Jalan Teuku Umar yang bernomor 27 dan 29 itu.

''Kami taksir di atas Rp 60 miliar,'' kata Sigit. NJOP itu berubah karena sejak akhir 2008, dua rumah yang bersisihan itu secara sah telah diserahkan oleh pemerintah kepada Megawati selaku mantan presiden.

Selain perubahan NJOP, kendaraan Megawati juga bertambah enam unit. Dengan demikian, secara keseluruhan, ada 31 item harta tidak bergerak dan 33 item kendaraan.

Kenaikan kekayaan Megawati cukup signifikan. Menurut Sigit, berdasar laporan terakhir kekayaan Megawati pada 2004, jumlahnya baru Rp 68 miliar.

Selain tanah, bangunan, dan kendaraan, KPK juga menyisir SPBU milik keluarga besar Megawati. Sigit menyebut SPBU sebenarnya mudah dinilai. Sebab, hanya menyangkut tanah dan alat pompa bensin. Keuntungannya tetap dicatat sebagai penghasilan.

''Berapa jumlah SPBU, mungkin nanti tanggal 25 Mei. Kalau keliru menyampaikan, malah kurang bagus,'' ujar Sigit.

Sigit juga menyampaikan, idealnya KPK memang mengecek seluruh item kekayaan yang terdata. Tapi, karena harus menyesuaikan dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPK hanya mengecek secara langsung item-item yang signifikan.

''Kalau sudah terpilih menjadi penyelenggara negara, tentunya akan menjadi perhatian KPK dalam pelaporan harta kekayaannya. Saat ini, tidak mungkin mengecek semuanya,'' ujar Sigit.

Di rumah SBY di Puri Cikeas Indah, tim KPK yang dipimpin Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi melakukan klarifikasi kekayaan SBY selama enam jam, mulai pukul 10.00. Berdasar penelusuran KPK, kekayaan SBY diperkirakan bertambah 15-20 persen dari Rp 7,144 miliar yang dilaporkan per 2007. Dasarnya, nilai aset SBY memang naik. Kalau dikalkulasi, tambahan kekayaan SBY Rp 1,428 miliar.

''Kenaikan itu misalnya kenaikan nilai tanah, perhiasan, dan tabungan. Itu wajar," ujar Eko. Pemeriksaan kekayaan itu lama, kata Eko, karena timnya memastikan dulu dari berbagai pihak soal daftar kekayaan SBY tersebut.

Eko dan timnya diterima oleh asisten pribadi SBY yang sudah dibekali surat kuasa. "Sekarang tinggal menunggu tanda tangan dari pihak yang diperiksa, dalam hal ini Pak SBY, terhadap BAP klarifikasi," tutur Eko.

Peningkatan jumlah kekayaan juga terjadi pada Jusuf Kalla. Direktur Gratifikasi KPK Lambok Hutahuruk yang melakukan pengecekan di kediaman JK, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, mengatakan ada peningkatan sekitar Rp 50 miliar. Sebagian besar dipicu dari kepemilikan saham.

''Di atas 50 persenlah (dari saham, Red),'' katanya. Adapun kekayaan JK per 2007 yang sudah dilaporkan ke KPK adalah Rp 253 miliar.

Menurut Lambok, masih ada dokumen yang perlu diklarifikasi kepada JK untuk dilengkapi. Antara lain, ada yang terkait item harta tidak bergerak, NJOP, dan nomor rekening. ''Kami tunggu sampai besok pukul 5 sore,'' ujarnya.

Lambok juga menambahkan, di dalam daftar harta kekayaan JK terdapat sejumlah data perusahaan. ''Ada 10-13 perubahan,'' ujarnya. Tim KPK yang tiba pada pukul 08.50 itu bekerja selama 3,5 jam. Mereka didampingi adik JK, yakni Suhaeli.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan bahwa nilai kekayaan para capres tersebut bakal diketahui dengan mudah oleh publik. ''Bakal diumumkan tanggal 25 (Mei) mendatang. Namun, teknisnya bukan oleh KPK, namun bisa diumumkan sendiri, bisa melalui kuasanya. Mereka (para capres) sendiri juga boleh,'' kata Haryono. KPK hanya memfasilitasi. (pri/git/tom/kum)

Sumber: Jawa Pos, 20 Mei 2009