Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan tiga kementerian kepada presiden dinilai sebagai bukti bahwa lembaga tersebut tak lagi memiliki arah dalam menegakkan hukum.

Selain itu, laporan kepada presiden juga dinilai tidak etis. Semestinya KPK langsung mengusut jika memang ditemukan indikasi penyimpangan di tiga kementerian tersebut, bukannya melaporkan kepada presiden.
"Kalau memang ada indikasi penyimpangan di kementerian itu, usut saja. Ini kok justru melaporkan ke presiden," kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq di Jakarta, Minggu (2/10).

Pekan lalu, KPK melaporkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan Kementerian Agama (Kemenag) ke presiden.
KPK menilai tiga kementerian tersebut perlu memperbaiki tata kelola keuangan serta sistem yang lebih transparan.
Mahfudz Siddiq menilai, tindakan KPK itu makin nyata menunjukkan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum. Selain itu, dia juga menilai ada nuansa politis.

"KPK itu lembaga independen. Bahkan KPK lebih berkuasa dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi, tidak ada urusan koalisi atau oposisi terhadap KPK," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris FPPP M Arwani Thomafi mempertanyakan dasar dan motif pelaporan KPK.
"Mengapa hanya tiga kementerian? Itu perlu dipertanyakan oleh Komisi III. Apakah kementerian yang lain sudah clear?" tanya Thomafi.

Kakap Aman
Menurutnya, tindakan KPK perlu dicermati. Sebab bila KPK tidak kunjung berani menyentuh kasus-kasus kakap, maka secara tidak langsung lembaga tersebut memberikan pelajaran kepada rakyat bahwa korupsi yang besar itu aman dan tidak akan tersentuh hukum.
Kritik juga dilontarkan Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Pohan berpendapat, KPK sudah mandul sejak awal didirikan.

"Kalau tidak mandul, kasus BLBI, Lapindo dan lain-lain sudah terungkap," kritiknya.

Dia membantah SBY sengaja menutup-nutupi agar kasus yang ditangani oleh KPK mandek.
"Kalau KPK tidak menemukan bukti, tidak bertaji atau apa pun, jangan SBY yang dipojokkan," tandasnya.

Dia menilai, ada kontradiksi ekspektasi terhadap KPK. Di satu sisi ada harapan kepada KPK, di sisi lain muncul tuduhan-tuduhan.

"Jika ada yang tertangkap atau akan ditangkap KPK, menuding ke sana kemari. KPK dituding, SBY juga dituding," keluhnya.(H28,J22-43)
Sumber: Suara Merdeka, 1 Oktober 2011