Sejumlah kalangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan detail anggaran penjemputan tersangka dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang, Muhammad Nazaruddin.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menyayangkan KPK masih tertutup dan belum menjelaskan anggaran tersebut ke publik. Apalagi, selama ini rakyat belum mengetahui dari mana asal dana untuk pengembalian Nazaruddin ke Tanah Air.

Diberitakan sebelumnya, untuk membawa Nazaruddin dari Kolombia ke Indonesia, petugas mencarter pesawat Gulfstream G550 senilai Rp4 miliar.Yani menilai anggaran sebesar itu tidak layak digunakan hanya untuk kepulangan seorang buronan dari luar negeri. ”Itu akan kami tanyakan, dan kami berharap KPK menjelaskan dari mana sumber dananya,” papar Yani kepada SINDO kemarin.

Dia menduga estimasi kepulangan Nazaruddin lebih dari Rp4 miliar itu dihitung dengan keberangkatan tim gabungan yang diberangkatkan ke berbagai negara.” Alokasi itu dari mana,itu juga harus jelas, dan apa yang ada di pikiran KPK untuk mencarter pesawat untuk kepulangan buronan,” ujar Yani.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai kasus Nazaruddin penuh misteri, misalnya mengapa KPK mesti menyewa pesawat carteran, serta selama penerbangan dari Bogota ke Jakarta, Nazaruddin tidak didampingi pengacara.

”Seharusnya dengan statusnya sebagai tersangka, adalah haknya dia untuk didampingi pengacara. Selain itu, KPK dan tim penjemput sepertinya takut sekali dan tertutup. Seharusnya transparan, misalnya dengan mengikutsertakan wartawan di pesawat itu,”tutur dia.

Menurutnya, pesawat komersial bisa lebih cepat tiba di Jakarta. Selain itu, di pesawat komersial juga tekanan, intimidasi, dan intervensi dari tim penjemput bisa diminimalisasi. Itu karena mereka tidak bisa bergerak leluasa. ”Kan tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di dalam pesawat, yang tahuhanya mereka,”papar Yani.

Dia menjelaskan,ada beberapa persoalan yang tersangkut Nazaruddin, yakni soal dugaan kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang, dugaan korupsi di beberapa kementerian dengan total sebesar Rp6 triliun,dan data-data yang dia simpan terkait dengan keterlibatan pihak lain.

”Di sini Nazaruddin seharusnya dilindungi, jangan sampai ada in-tervensi dari pihak mana pun, terlebih dari pihak yang takut dengan ocehan dan data yang dimiliki Nazaruddin,” papar dia. Yani menyarankan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) aktif untuk melindungi Nazaruddin.

Menurutnya, hal ini diperlukan agar Nazaruddin tetap dalam kondisi sebelumnya serta tetap memiliki keberanian untuk membongkar rantai korupsi di Indonesia. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam sempat mengakui bahwa pencarian Nazaruddin di beberapa negara memakan biaya besar.

Anton mengungkapkan hal itu saat Mabes Polri masih mencari keberadaan Nazaruddin. Polri juga mengirimkan tim untuk mengintai pergerakan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu. Selain keanehan pada kasus pemulangan Nazaruddin, keberadaan istrinya yakni Neneng Sri Wahyuni, juga masih menjadi misteri.

Mabes Polri melalui juru bicaranya, Irjen Pol Anton Bachrul Alam, sempat menyatakan Neneng juga dibawa ke Jakarta dari Kolombia bersama suaminya.Namun, Anton kemarin meralat pernyataannya. Dia justru mengaku tidak mengetahui keberadaan Neneng.

Nazaruddin pada Sabtu (13/8) lalu turun dari pesawat carteran seharga Rp4 miliar seorang diri tanpa Neneng. Sehari sebelumnya,Anton menyebut Neneng bersama dua orang lainnya yakni Rahmad Nazir dan Eng Kian Lim Garret, dibawa ke Indonesia.

Namun, KPK menegaskan hanya Nazaruddin yang dibawa,sementara keberadaan Neneng tidak ada seorang pun yang tahu. ”Neneng kan bukan buron kita,yang buron kan hanya Nazaruddin, Maka itu, kita hanya menyerahkan Nazaruddin, tidak yang lain,” kilah Anton. Menurut dia, yang berhak menangkap hanya Interpol.

Dengan demikian, karena Neneng tak terdaftar sebagai buronan red notice maka kepolisian Kolombia dan Interpol melepaskan Neneng. Anton mengungkapkan, kini kepolisian bergantung pada permintaan KPK terkait dengan red notice Neneng. ”Kita sifatnya hanya membantu,” kata Anton. krisiandi sacawisastra/ radi saputro
Sumber: Koran Sindo, 16 Agustus 2011