Sejumlah lembaga penggiat antikorupsi yang menamakan diri Independent Monitoring Organization meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut seluruh pengadaan di Komisi Pemilihan Umum. Pengusutan tak hanya terpaku pada dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi.

Direktur Indonesia Budget Center Arif Nur Alam mengatakan penyelidikan harus dilakukan terhadap semua pengadaan di Komisi Pemilihan. "Semua pengadaan barang di Komisi Pemilihan cenderung bermasalah dan tak transparan," kata Arif ketika dihubungi kemarin.

Menurut dia, pengadaan bermasalah di KPU antara lain surat suara dan tinta sidik jari. Komisi Pemilihan dinilai tak mengumumkan jumlah surat suara yang dicetak. Di Jawa Tengah, perusahaan pencetak mensubkontrakkan ke perusahaan lain di luar konsorsium.

"Sedangkan tinta sidik jari kualitasnya tak sama di semua daerah," ujarnya. Pengadaan kotak di daerah dinilai juga bermasalah.

Sebelumnya, KPK menilai terjadi pemborosan pengadaan teknologi informasi. Hasil penelusuran Indonesia Monitoring menemukan adanya selisih Rp 36,53 miliar antara total daftar isian pelaksanaan anggaran dan harga pasar dari komputer, pemindai, server, router, flash disk, dan toner.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan dugaan pemborosan bisa menjadi bukti awal peningkatan kasus dari pencegahan menjadi penyelidikan.

Anggota Komisi Pemilihan, Syamsulbahri, mengatakan para komisioner menjalankan prosedur standar penyusunan spesifikasi barang. “Dari awal kami memang sudah disumpah, seperti bersikap transparan,â€