Hidayat Nur Wahid, Amien Rais, Abdurrahman Wahid, WS Rendra, Rizal Ramli, serta sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan Komite Penyelamat Kekayaan Negara.

Komite ini bertujuan menyelamatkan kekayaan negara dari kerusakan maupun pemanfaatan kekayaan negara bagi kepentingan kelompok, golongan, atau segelintir orang. Pemanfaatan itu bisa secara sembunyi-sembunyi, melalui kebijakan menyimpang, dan melalui penyalahgunaan kekuasaan, yang berdampak menyengsarakan rakyat.

Para tokoh itu duduk sebagai penasihat. Penggagas Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) antara lain Marwan Batubara (Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta), Adhie Massardi (Tim Indonesia Bangkit), Fadhil Hasan (Indef), Imam Sugema (Intercafe-IPB), dan Abdullah Sodik (Serikat Pekerja Pertamina).

”O, anak-anak bangsa yang malang. Negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kita, memang didesain seperti surga, untuk kita nikmati dengan rasa syukur. Tapi, mereka yang telah kita beri kepercayaan mengubahnya menjadi surga bagi mereka sendiri,” kata Adhie, membacakan deklarasi.

Menurut Hidayat, KPK-N merupakan terobosan dan tidak perlu dicurigai memiliki kepentingan politik. Tidak ada alasan juga bagi Indonesia untuk tidak menghadirkan masyarakat yang makmur sejahtera.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ibrahim Zuhdi Fahmi Badoh, di tempat terpisah, menyambut baik lahirnya KPK-N. Dia berharap komite ini tak sekadar menjadi gerakan moral, tetapi juga mampu mendorong proses hukum, terutama menyangkut kasus-kasus besar penjualan aset bangsa. Salah satunya adalah penjualan aset oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

”Para tokoh besar itu harus berani membongkar kasus-kasus yang punya backing kuat,” ucapnya. Dia khawatir gerakan ini hanya kampanye menjelang pemilu belaka.

Jangan gembos

Mantan Ketua MPR Amien Rais juga menegaskan, KPK-N merupakan agenda politik bersama. Dia meminta Pokja KPK-N memprioritaskan pengawalan hak angket BBM di DPR. ”Bagaimana agar Panitia Angket BBM tidak kena diare, masuk angin, dan mlempem,” ujarnya.

Dia juga mengajak semua pihak yang ikut bergabung dalam KPK-N agar terus mencuatkan rasa kebangsaan, jangan sampai kehilangan martabat dan harga diri bangsa.

”Kita tidak perlu segalak Hugo Chavez (Presiden Venezuela). Tapi, tidak usah glosor seperti sekarang ini. Dengan Singapura takut, dengan Amerika Serikat menggigil,” katanya.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengingatkan, inti dari negara adalah kejujuran dan keterbukaan. Dia juga meminta KPK-N agar tidak pernah takut menyelamatkan kekayaan negara dan menjadikan kemajemukan bangsa Indonesia sebagai kekuatan perjuangan.

WS Rendra dalam orasinya juga menekankan pentingnya kebinekaan. Dia meminta hukum warisan Belanda tidak terus dilanggengkan karena sentralistik dan meniadakan hukum adat.

Baginya, kekuatan hukum adat justru menguatkan kohesivitas masyarakat dan membuat kekayaan alam setempat terjaga. (sut)

Sumber: Kompas, 29 Juli 2008