KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak kepolisian. Waktu pertemuan dengan Polri belum bisa dipastikan, namun KPK memastikan jika dialog tatap muka tersebut dilangsungkan bukan untuk meluruskan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka, semisal isu penyadapan.

"Kapolri sudah memberikan lampu hijau," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar saat ditemui Jurnal Nasional, Rabu (8/7).

Menurut Haryono, pertemuan koordinasi supervisi tersebut semestinya diselenggarakan bulan Juni silam. Tetapi karena kendala waktu dan kesibukan, rapat tersebut belum bisa direalisasikan. Tidak hanya Polri, KPK juga akan merencanakan pertemuan yang sama dengan pihak kejaksaan.

Petinggi KPK tersebut menambahkan bahwa pertemuan itu merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang salah satunya berbentuk reformasi birokrasi. Bagi KPK, tiga insitusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sudah seharusnya membangun reformasi birokrasi. Hal ini penting agar para personel di dalamnya bisa menjauhkan diri dengan niat ataupun tindakan korupsi. "Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja dengan baik jika gajinya tidak memadai," kata Haryono.

Namun upaya reformasi ini tidak bisa diterapkan begitu saja. Perbaikan serta evaluasi kinerja sumber daya manusia tentu saja menjadi indikator untuk pengajuan kenaikan gaji para staf di institusi masing-masing.

Komisi antikorupsi pun menaruh harapan besar dengan rapat koordinasi bersama Polri maupun kejaksaan. Sinergi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan dipercaya akan menjadi suatu alat tak terkalahkan untuk memberantas para penjahat korupsi. "Kalau tidak bersinergi, nanti bisa diketawain sama koruptor," ujar Haryono.[by : Melati Hasanah Elandis]

Sumber: Jurnal nasional, 9 Juli 2009