Sekretaris Jenderal DPR mengakui stafnya dipanggil KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus pengadaan 50 rumah bagi staf Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Barat, pada 2003. Perumahan itu, rencananya, diberikan kepada staf Sekretariat Jenderal Dewan yang menjabat pada 2004-2009.

"Kasus tersebut ditangani KPK," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., ketika dihubungi kemarin. "Saat ini statusnya sudah ditingkatkan menjadi penyelidikan."

Penyelidikan pengadaan 50 rumah bagi anggota sekretariat DPR tersebut dilakukan KPK berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2004. Johan mengatakan tak mengetahui indikasi penyelewengan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan itu.

Menurut Johan, Komisi belum bisa menyebutkan modus dan nilai proyek pembangunan perumahan itu, termasuk luas lahan tempat pembangunan rumah bagi anggota staf Sekretariat Dewan. "Ini kan masih penyelidikan, jadi tidak bisa disebutkan," kata dia.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Shaleh membenarkan beberapa staf sekretariat jenderal dipanggil KPK. Mereka, kata dia, dimintai keterangan mengenai kasus pembangunan rumah itu. "Saya tidak tahu siapa saja yang dipanggil," kata Nining kemarin. "Pokoknya, langsung dipanggil untuk dimintai keterangan."

Nining mengatakan, satu staf Sekretariat Jenderal Dewan yang dipanggil KPK sudah pensiun. Dia tak memastikan indikasi penyelewengan itu. Dari informasi yang beredar di KPK, dugaan tindak pidana dalam pembangunan perumahan dinas itu berupa penggelembungan dana.

Mantan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Diah Defawati Ande ketika dimintai konfirmasi mengenai dugaan kasus dalam pengadaan rumah dinas itu mengatakan baru tahu dari pemberitaan media massa ketika itu. Saat itu, kata dia, dirinya belum menjadi Badan Urusan Rumah Tangga. "Jadi, saya tak mengetahui adanya temuan audit BPK." PURWANTO | CHETA NILAWATY

Sumber: Koran Tempo, 30 Agustus 2008