Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengawasi pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Pengawasan akan dilakukan bila DPR memintanya secara resmi ke KPK. "Pengawasan dalam pengertian monitoring kelembagaan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dihubungi, akhir pekan lalu.

Bersama Badan Pemeriksa Keuangan, KPK bisa mengawasi proses tender pengadaan barang proyek tersebut. Adapun pengawasan audit, menurut Johan, adalah tugas BPK, tanpa melibatkan KPK.

Akhir pekan lalu, sejumlah politikus Senayan menilai KPK perlu mensupervisi proses tender proyek DPR, yang ditaksir menyedot dana Rp 1,16 triliun. Tujuannya supaya transparan dan proyek tersebut tak menimbulkan polemik.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR menyebutkan, dana Rp 1,16 triliun disiapkan untuk membangun gedung baru berlantai 36. Bila dihitung dengan fasilitas dan isi gedung serta perlengkapan teknologi informasi, total anggarannya bisa mencapai Rp 1,8 triliun.

Dana tersebut rencananya akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara secara bertahap. Pada 2010, dana proyek diambil dari APBN sebesar Rp 50 miliar. Selanjutnya, didanai APBN 2011 sebesar Rp 800 miliar. Sisanya akan disediakan oleh APBN 2012.

Politikus Partai Golkar, Tantowi Yahya, meminta KPK menaruh perhatian terhadap proyek itu. "Jumlah dananya cukup besar, jadi perlu pengawasan," ujar anggota Komisi Pertahanan DPR itu.

Ahmad Rubaei, politikus Partai Amanat Nasional, setuju KPK dan BPK bergandengan dalam mengawasi proyek DPR. "Agar masyarakat tak curiga, dana besar itu lari ke mana dan untuk apa," katanya, pekan lalu.

Saat ini rencana pembangunan gedung sudah memasuki tahap tender. Ketua DPR Marzuki Alie sebelumnya mengatakan proses lelang proyek akan dilakukan secara terbuka oleh sekretariat jenderal. "Tender bukan urusan Dewan,” katanya kepada wartawan, pekan lalu.

Gedung baru akan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti landasan pendaratan helikopter, kafetaria, dan ruang khusus wartawan. Fasilitas tambahannya adalah sarana teknologi informasi, seperti jaringan Internet. Jika berjalan sesuai dengan rencana, gedung baru bisa dipakai mulai 2013.ANTON SEPTIAN | SANDY INDRA PRATAMA
 
Sumber: Koran Tempo, 16 Agustus 2010